SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Abadi mengingatkan, masih banyak potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dikembangkan. Diantaranya pajak pertambangan dan juga sarang burung walet.
“Makanya kita kerap kali mengingatkan agar pemerintah Kotim dalam pengelolaan PAD bisa lebih bijaksana, jangan hanya mengandalkan retribusi saja sebagai sumber utama PAD. Pendapatan dari sektor lain seperti pajak pertambangan dan pajak sarang burung walet memiliki potensi besar yang belum dimaksimalkan,”ujarnya, Rabu 24 Juli 2024.
Apalagi kata Abadi yang juga Ketua Fraksi PKB, beberapa tahun terakhir diketahui bahwa pendapatan pedagang pasar di wilayah Kotim sedang lesu. Penurunan daya beli masyarakat dan persaingan dengan pasar modern menjadi tantangan bagi para pedagang tradisional.
“Perlu adanya inovasi sumber PAD agar tidak bergantung pada satu sektor saja. Dengan mengoptimalkan pajak dari sektor lain, stabilitas PAD dapat lebih terjaga dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi di sektor tertentu,”tegasnya.
Terpisah, Wakil Bupati Kotim Irawati menyampaikan, banyak pertanyaan terkait tidak tercapainya realisasi pendapatan, belanja dan silpa sebesar Rp.234.106.773.908,52, dijelaskannya secara umum total realisasi pendapatan tahun 2023 mencapai sebesar Rp.2.100.930.078.345,27 atau 91,44% dari pagu sebesar Rp.2.297.523.591.136,00.
“Capaian ini sebagai akibat dari pendapatan asli daerah yang hanya terealisasi 69,67%, pajak daerah hanya mencapai 52,49%, pajak sarang burung walet tidak mencapai target karena hasil panen para petani mengalami penurunan hasil panen dan harga sarang burung walet yang tidak menentu,”ujarnya,
Kemudian pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak tercapai realisasinya dikarenakan potensi terbesar BPHTB ada dalam proses pengurusan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi untuk pengurusan HGU kewenangan ada di pemerintah pusat yang tidak bisa di intervensi oleh pemerintah daerah.
“Sehingga realisasi dari BPHTB sangat tergantung pada perusahaan dan pemerintah pusat dari anggaran sebesar Rp.296.141.294.050,00, realisasinya hanya mencapai rp.114.547.273.548,00 atau sebesar 39%,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post