SAMPIT – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pasalnya Dinas Sosial (Dinsos) menemukan penerima BLT dalam kategori orang kaya.
Komisi III DPRD Kotim minta agar hal ini tidak terulang kembali. Apalagi hampir setiap tahun hal serupa terus terjadi, sehingga muncul kecurigaan ada unsur kesengajaan dari penyetor data atau pihak lain yang terlibat.
“Jangan sampai muncul kecurigaan dan opini tak berdasar di masyarakat yang merugikan pemerintah, data penerima BLT ini harus di update setiap tahunnya agar benar-benar valid, dan penyaluran tidak tepat sasaran bisa dihindari,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kotim, Mariani, Senin 19 September 2022.
Tambahnya, seluruh Kepala Desa (Kades) di Kotim harus memberikan data yang valid yang sesuai dengan fakta di lapangan untuk penerima BLT dari pemerintah. Jangan sampai warga yang masih tergolong mampu dimasukkan ke data lantaran kedekatan pribadi.
“Apalagi sekarang segala kebutuhan hampir semua naik, sehingga bantuan ini benar-benar akan membantu masyarakt terutama yang ekonomi menengah kebawah. Maka dari itu yang mendata harus benar-benar teliti, apakah warga yang bersangkutan benar-benar tidak mampu atau tidak,” tegasnya.
Kalau perlu, lanjutnya, di cek ke rumahnya untuk memastikan, tentunya Kades pasti mengetahui warganya yang berpenghasilan tinggi dan tidak, atau malah yang tidak memiliki penghasilan. Sehingga kejujuran dari setiap Kades diperlukan untuk penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Bisa juga pasangan suami istri (pasutri) yang usia renta yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Karena selama ini kami di DPRD masih menerima keluhan dari warga bahwa masih ada warga yang miskin namun belum pernah mendapatkan BLT, artinya penelitiannya tidak valid,” tandasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post