SAMPIT – Regulasi Pemerintah dengan dihilangkannya Tenaga Kontrak (Tekon) dengan cara dievaluasi membuat jumlah pengangguran di negeri ini semakin banyak, untuk itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Ardiansyah mengaku prihatin kepada ribuan orang Tekon yang tidak lulus evaluasi.
“Kami prihatin dengan para tenaga kontrak yang tidak diperpanjang dan ada sekitar 1.041 orang, itu bukan jumlah yang sedikit. Pemerintah harus menyalurkan mereka ke Perusahaan Besar Swasta (PBS) sebagai upaya ataupun solusi bagi tekon yang tidak lulus,” kata Ardiansyah, Jumat, 1 Juli 2022.
Ia juga mengatakan, para tekon itu tidak sedikit yang mempunyai kompetensi keahlian dan pengalaman. Karena banyak dari mereka yang telah melakoni pekerjaannya selama puluhan tahun. Atas dasar itulah menurutnya pemerintah setempat dapat menyalurkan mereka ke perusahaan, agar nantinya tidak terjadi peningkatan angka pengangguran di Kotim.
“Karena mereka sudah bertahun-tahun mengabdi kepada daerah. Mereka juga sudah profesional, alangkah tidak elok bagi yang berpengalaman tidak lulus. Mudahan saja pemerintah daerah bisa memfasilitasi dan memberikan rekomendasi di lain tempat,” tambahnya.
Anggota komisi I sekaligus politikus PAN tersebut menjelaskan, Kotim ini dikelilingi perusahan kelapa sawit besar dan juga sebagai perusahan sawit nomor 2 di Indonesia. Tentunya para Tekon yang merupakan putra daerah bisa disalurkan ke perusahaan sekitarnya, agar meminimalisir terjadinya penumpukan generasi yang pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan.
(gus/matakalteng.com)
Discussion about this post