SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M.Abadi mendorong pemerintah daerah terutama Dinas Ketahanan Pangan Kotim, agar serius dalam melaksanakan program ketahanan pangan.
Dikatakannya, pemerintah melalui dinas terkait jangan hanya membuat program di atas kertas saja yang dibahas di DPRD pada saat pembahasan anggaran namun tidak dilaksanakan. “Saya minta program ketahanan pangan ini benar-benar dilaksanakan baik itu bersifat fisik maupun non fisik, apalagi jika menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat banyak,” kata Abadi, Kamis 3 Februari 2022.
Lanjutnya, jika menyangkut hidup orang banyak maka hal itu wajib dilaksanakan, jangan sampai nanti ketika sudah melewati tahun anggaran baru bergegas dilaksanakan, yang akhirnya berujung menjadi silva. “Pihak Kecamatan Mentaya Hulu juga saya ingatkan, agar bisa lebih memperhatikan dalam bidang pertanian melalui peningkatan pengelolaan lahan pertanian yang bisa dianggarkan melalui dana desa, karena selama ini pihak kecamatan kurang memahami ketentuan yang berlaku,” ujar Abadi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim ini.
Dia juga mencontohkan, di salah satu desa yakni Desa Pahirangan, masyarakat sudah mengusulkan peningkatan lahan pertanian namun dari pihak desa dan kecamatan tidak digubris. “Padahal sangat jelas dalam ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,” tegasnya.
Serta sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dana desa diserahkan sepenuhnya kepada desa. Namun dalam pengelolaan masih ditemui ada yang tidak sesuai ketentuan sehingga perlunya peranan Camat dalam pembinaan dan pengawasan. “Hal ini agar nantinya kepala desa dan camat tidak akan berurusan dengan hukum, karena kecamatan memiliki wewenang dalam koridor pengawasan terhadap dana desa,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post