SAMPIT – Unsur pimpinan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan siap untuk memfasilitasi permasalahan sejumlah sopir angkutan material pasir maupun tanah urug yang ada di Kota Sampit. Bahkan pihaknya siap turun ke lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur mengatakan, pihaknya hari ini (Senin 22 November 2021) kedatangan sejumlah sopir yang mengadukan sulitnya mendapatkan material tanah urug, dan ada hubungannya juga dengan masalah perizinan. “Sudah hampir setiap tahun seperti ini, mereka juga berbicara tidak untuk secara pribadi namun untuk seluruh masyarakat Kotim,” kata Rudianur, Senin 22 November 2021.
Lanjutnya, para sopir mendatangi dirinya dan meminta untuk menghadap unsur pimpinan DPRD Kotim untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. “Mereka ini ujung tombak pembangunan di Kotim, kalau mereka mogok bekerja, nanti daerah juga yang kesulitan. Kami sudah minta agar masyarakat membuat surat resmi, agar nanti surat ini bisa kami gunakan untuk mengundang pemerintah daerah,” ucapnya.
Kehadiran sejumlah sopir ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson, Waket I Rudianur, Waket II Hairis Salamad dan juga Ketua Komisi II yang mimbidangi Sumber Daya Alam (SDA) Darmawati. Sementara Ketua DPRD Rinie mengatakan, pihaknya akan menyikapi permasalahan yang para sopir ini hadapi.
“Kita tidak bisa juga serta merta langsung menyikapi, karena ini juga menyangkut masalah perizinannya. Nanti kita akan berembuk dan menyikapi apa yang menjadi permasalahan, karena yang sedang dijalani ini kita masih mendengar dari bapak-bapak sopir ini saja. Nanti kita telusuri lagi pemilik lahan apakah punya izin atau tidak. Mungkin nanti kita bisa ke lapangan,” ujar Rinie.
Ditambahkan Ketua Komisi II Darmawati, pihaknya ingin bergerak cepat menuntaskan masalah ini agar tidak berlarut-larut. “Akan saya koordinasikan dengan Asisten II pemerintah daerah untuk mencari solusi ini. Saya tidak bisa panjang lebar, saya minta waktu untuk komunikasi terlebih dahulu dengan Asisten II untuk mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
Kemudian Waket II Hairis Salamad juga mengatakan, pihaknya akan menyampaikan langsung kepada pemerintah daerah bagaimana agar masyarakat bisa bekerja dengan baik, sehingga perekonomian bisa stabil. “Kami akan memperjuangkan masyarakat yang datang ini, apalagi para sopir yang datang ini sudah taat aturan semua menggunakan kendaraan plat KH. Sehingga ini juga memberikan kontribusi kepada daerah, sehingga pemerintah juga harus membantu masyarakat dalam kelancaran pekerjaannya. Karena pemerintah yang pembuat aturan dan pemberi keputusan,” pungkasnya.
Diketahui, sudah hampir dua pekan sejumlah usaha galian di Kota Sampit tutup total diduga karena adanya masalah perizinan dan dilakukan penertiban dari Polda Kalteng. Sehingga para sopir angkutan ini juga kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post