SAMPIT – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir meminta agar pengalihan pendanaan untuk penanganan Covid-19 dapat terserap dengan baik.Hal itu disampaikannya melihat laporan keuangan tahun 2020 yang dinilai belum terserap sepenuhnya.
“Kinerja anggaran dalam rangka penanganan dan dampak ekonomi Covid 19 hanya sebesar 75,88% , begitu juga jaring pengaman sosial hanya 75,88%. Padahal kita ketahui bersama hampir semua program pembangunan di tahun 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19, tetapi kenyataannya realisasi belum bisa terserap secara maksimal,” kata Abdul Kadir, Jumat, 23 Juli 2021.
Pemerintah Daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan.
“Berangkat dari pemikiran itu dan dari hasil pembahasan atas pengajuan RAPERDA Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, maka Fraksi Golkar berpendapat secara kuantitatif capaian angka-angka yang disebutkan dalam laporan mulai dari perencanaan, capaian target maupun daya serap anggaran perlu belum sesuai dengan yang kita harapkan,” tegasnya.
Yang mana diketahui ujarnya, mulai dari realisasi pajak daerah, realisasi dana bagi hasil Provinsi, belanja modal dan besarnya Silpa tahun 2020 yang mencapai 137,3.M.
Menurutnya, pemerintah daerah sudah harus mempersiapkan kajian dan pemetaan perencanaan pembangunan sebagai implementasi atas RPJMD 2021-2026. Terutama untuk program prioritas sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah yang baru.
“Disamping itu juga proporsional dengan upaya penanggulangan Covid-19, baik dari aspek penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan upaya penanganan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19,” tandasnya.
(dia/hab/matakalteng.com)
Discussion about this post