SAMPIT – Rapat paripurna dewan membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 dihujani interupsi. Rapat wakil rakyat di gedung DPRD berjalan alot karena tidak sesuai mekanisme tatib dewan yang berlaku, serta tidak tersedianya anggaran untuk pansus.
Dari pantauan matakalteng.com dalam rapat yang dilaksanakan Selasa 9 Juni 2020 pagi itu, yang pro terhadap dibentuknya Pansus Dewan beranggapan, dengan terbentuknya pansus Covid-19 bisa mendorong percepatan penanganan virus corona di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera berakhir.
Selain itu peserta rapat yang hadir saling lempar argumen antara pro dan kontra, mengakibatkan rapat paripurna yang awalnya hanya untuk mendengarkan usulan fraksi terhadap pembentukan pansus dari tiga fraksi PAN, PKB dan Golkar itu justru berjalan semakin panas.
Sedangkan dari pantauan 7 fraksi yang ada di DPRD Kotim, 3 fraksi diantaranya sudah menyatakan menolak terhadap ide pembentukan pansus tersebut. Tiga Fraksi itu di antaranya, Fraksi Demokrat, Gerindra, dan PDI-Perjuangan.
Dalam hal ini, Ketua DPRD Kotim Dra Rinie menyampaikan, dalam rapat Legislatif itu memang tidak harus menghasilkan kesepakatan maupun kesimpulan mengingat seusai jadwal rapat yang hanya mendengarkan usulan pembentukan pansus dari tiga fraksi tersebut.
“Rapat paripurna itu memang tidak harus menghasilkan kesepakatan karena sesuai jadwal Banmus agendanya kan hanya untuk mendengarkan usulan dari tiga fraksi terhadap pembentukan pansus Covid-19, jadi rapat langsung ditutup,” ujar Rinie.
Dia juga menjelaskan, dinamika dalam perbedaan pandangan terhadap suatu persoalan sudah sangat wajar bisa terjadi di lembaga legislatif, hanya saja menurutnya bagaimana harus sama-sama menyikapi persoalan tersebut dengan kedewasaan.
“Rapat paripurna usulan pembentukan pansus Covid-19 ini nantinya akan dilanjutkan di agenda rapat berikutnya melalui penjadwalan yang akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD nantinya,” tutupnya.
(sdr/matakalteng.com)
Discussion about this post