SAMPIT – Prihatin dengan kondisi alur Sungai Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah segera melakukan studi kelayakan normalisasi alur strategis tersebut.
“Hal yang harus dilakukan adalah penetapan alur Mentaya oleh pemerintah, apakah alur baru atau alur lama. Alur yang ditetapkan itulah yang nantinya akan kami lakukan studi kelayakan. Setelah itu, baru dilakukan revitalisasi dengan cara pengerukan dan pelebaran alur,” kata Ketua ABUPI Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah Muhammad Guntur Syaban di Sampit, Kamis 29 Agustus 2019.
Untuk membahas hal itu, digelar pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, ABUPI dan pengguna alur Mentaya. Pertemuan ini untuk menampung masukan dan aspirasi serta menyamakan persepsi agar studi kelayakan dan normalisasi alur bisa terwujud.
Menurut Guntur, pendangkalan alur menyebabkan kerugian karena menimbulkan biaya tinggi. Semakin lama kapal bongkar akibat adanya antrean atau waktu tunggu alur maka makin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan meski saat bongkar muat di pelabuhan berjalan lancar dan tidak ada waktu terbuang.
Saat ini pendangkalan alur Sungai Mentaya cukup mengganggu. Pengerukan terakhir dilakukan 2015 lalu dan kondisi saat ini semakin memprihatikan. Alur hanya bisa dilewati dengan aman saat sungai sedang pasang. Selain itu, kapal berukuran besar juga tidak bisa masuk ke Pelabuhan Sampit karena terkendala terbatasnya alur.
Hasil pertemuan ABUPI dengan pengguna alur Mentaya pada 23 Agustus lalu didapat banyak masukan, seperti pihak operator kapal Roro ingin tumbuh besar di Sampit tapi karena kendala alur, peti kemas harus menunggu enam sampai delapan jam di muara karena bergantian dan banyak kargo tidak terangkut karena hanya bisa menggunakan kapal kecil.
Selain itu, kapal bahan bakar minyak milik Pertamina juga hanya mengangkut separuh dari kapasitas kapal. Perusahaan perkebunan kelapa sawit juga dirugikan karena distribusi tidak lancar.
Jika alur lancar maka keluar masuk kapal semakin meningkat dan kapal berukuran besar juga bisa masuk sehingga makin tinggi aktivitas kepelabuhanan. Dampaknya akan sangat positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Terkait pengerukan dan pengelolaan setelah studi kelayakan dilakukan, nanti terserah pemerintah seperti apa. Apakah dilelang atau pemerintah membuat badan usaha sendiri atau seperti apa, nanti silakan,” ujar Guntur.
Direktur Pelabuhan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Tohir berharap ada solusi bersama terkait skema pembiayaan studi kelayakan, pengerukan hingga pengelolaan alur. Kelancaran alur sungai sangat penting karena berdampak besar terhadap perekonomian.
Pertemuan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan sektor kepelabuhanan di Kotawaringin Timur yang potensinya dinilai sangat besar. Peran pihak ketiga memang dibutuhkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.
“Bisa saja badan usaha ditunjuk pemerintah untuk memelihara dan mengelola alur berdasarkan kajian studi. Berapa investasi mereka mengeruk dan memelihara alur, setelah itu mereka diberikan kesempatan memungut sesuai kesepakatan,” kata Tohir.
(raf/matakalteng.com)
Discussion about this post