PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menilai perkembangan produk UMKM Kalteng yang mulai menembus pasar ekspor dan impor perlu mendapat dukungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dari pemerintah ke depan.
Siti Nafsiah mengatakan, seluruh daerah pemilihan (dapil) DPRD Kalteng, mulai dari Dapil I hingga Dapil V, memiliki harapan yang sama agar perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM terus ditingkatkan. Dukungan tersebut dinilai penting, terutama dalam bentuk bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di masing-masing sektor.
“Kita berharap ke depan UMKM ini semakin berkembang dan mendapat perhatian lebih. Dari seluruh dapil, aspirasi yang disampaikan hampir sama, yaitu bantuan pemerintah perlu ditingkatkan, khususnya untuk pemberdayaan UMKM,” ujar Siti Nafsiah, Selasa (6/1).
Dia menyebutkan, bantuan yang dibutuhkan pelaku UMKM sangat beragam, menyesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Mulai dari bantuan mesin jahit, peralatan pengolahan kerupuk, pengolahan ikan, hingga sarana produksi lainnya. Menurutnya, sejauh ini pemerintah sudah cukup responsif dalam menindaklanjuti usulan masyarakat terkait pengembangan UMKM.
“Selama ini saya melihat pemerintah cukup responsif terhadap berbagai permintaan masyarakat dalam pengajuan UMKM. Tapi ke depan tentu harus lebih ditingkatkan lagi,” katanya. Siti Nafsiah menekankan, kunci utama dalam mendorong kemajuan UMKM adalah sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat.
Dia menilai, tidak mungkin salah satu pihak bekerja sendiri tanpa dukungan pihak lainnya. “Yang paling penting itu sinergi. Tidak bisa pemerintah atau legislatif berjalan sendiri. Harus saling terhubung dan saling mendukung agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Terkait kondisi usaha kecil yang saat ini banyak bergeser ke kategori usaha mikro, Siti Nafsiah berpandangan bahwa arah pengembangan UMKM sebaiknya disesuaikan dengan pilihan dan kemampuan masyarakat itu sendiri.
Pemerintah cukup berperan sebagai pendukung tanpa perlu memaksakan klasifikasi usaha tertentu. “Kalau masyarakat lebih memilih menjalankan usaha mikro, itu harus kita hormati karena mereka yang menjalani langsung. Pemerintah cukup mensupport saja, tidak perlu terlalu memaksakan,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post