PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah menegaskan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi, kehati-hatian, serta keberpihakan pada rakyat. Hal ini disampaikan juru bicara fraksi, Helmi, dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Helmi, RAPBD 2026 yang diajukan Gubernur Kalimantan Tengah mencatat pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun, belanja daerah Rp7,3 triliun, dengan defisit sekitar Rp266 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto senilai sama. “Rancangan ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Kalimantan Tengah,” tegas Helmi., Selasa 21 Oktober 2025.
Gerindra menilai arah kebijakan anggaran perlu difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan ketahanan lingkungan hidup. Fraksi juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Helmi mengapresiasi langkah Gubernur dalam menertibkan kendaraan berpelat luar daerah dan penataan distribusi BBM sebagai bagian dari upaya peningkatan PAD.
Namun, ia menegaskan, penguatan sistem digitalisasi pendapatan daerah harus menjadi prioritas agar setiap penerimaan daerah tercatat transparan dan akuntabel. “Percepatan integrasi data keuangan antar perangkat daerah menjadi kunci mencegah kebocoran penerimaan,” ujarnya. Dalam aspek belanja, Fraksi Gerindra meminta agar anggaran lebih difokuskan pada program yang langsung menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Belanja administratif dan seremonial perlu dikendalikan. Ruang fiskal harus diarahkan untuk pelayanan publik,” tegasnya. Gerindra juga menyoroti pentingnya pemerataan tenaga pendidik dan medis di wilayah pedalaman serta penguatan layanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan rumah sakit daerah.
Sementara di bidang infrastruktur, fraksi mendorong agar pembangunan dilakukan secara matang dan berorientasi manfaat jangka panjang. Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnyan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, mengingat luasnya kawasan gambut di Kalteng.
“Pencegahan harus menjadi orientasi utama, bukan sekadar penanganan setelah bencana,” kata Helmi. Dalam penutupnya, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Kalteng memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara terbuka dan terukur. “APBD 2026 harus menjadi instrumen nyata memperkuat pelayanan publik, membuka kesempatan ekonomi rakyat, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup,” pungkas Helmi.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post