SAMPIT – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Mariani menegaskan bahwa infrastruktur tetap menjadi fokus utama pembahasan dalam rapat bersama pemerintah daerah, selain isu efisiensi melalui rencana perampingan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dia menilai kedua hal ini penting untuk menjawab tantangan kondisi keuangan daerah yang kian terbatas.
“Dari hasil rapat hari ini, sorotan kami di Komisi IV pertama adalah soal infrastruktur. Di mana pun, infrastruktur itu paling utama, apalagi di daerah-daerah yang belum terjangkau pembangunan. Masih banyak jalan yang belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena kemampuan keuangan daerah kita terbatas,” ujar Mariani, Selasa 21 Oktober 2025.
Dia menekankan bahwa prioritas pembangunan harus diarahkan pada ruas jalan yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang baik, kata Mariani, akses transportasi dan perputaran hasil usaha warga akan menjadi lebih lancar.
“Minimal, jalan-jalan yang sering dilewati masyarakat dan menunjang perkembangan ekonomi harus jadi perhatian. Kalau jalan bagus, mereka akan lebih mudah mengangkut hasil-hasil usahanya ke pasar atau pusat distribusi,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Mariani juga menanggapi rencana perampingan OPD yang tengah dikaji oleh pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi solusi tepat untuk menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi efektivitas kerja birokrasi.
“Mengenai perampingan OPD, kalau memang tujuannya untuk efisiensi anggaran, saya rasa itu tidak masalah. Daripada banyak dianggap pemborosan, lebih baik dirampingkan supaya anggaran bisa dipangkas. Apalagi kalau dari segi kegiatan, ternyata tidak terlalu sibuk atau bisa digabung,” ujarnya.
Ia menilai bahwa efisiensi kelembagaan penting dilakukan di tengah beban fiskal daerah yang semakin berat akibat penurunan dana transfer pusat. Dengan perampingan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih optimal untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kalau memang bisa dilakukan oleh satu orang, kenapa harus dua atau tiga? Jadi kalau memang harus dirampingkan, itu bagus saja. Karena sekarang kondisinya sudah berbeda, keuangan kita berat,” tegasnya. Mariani juga berharap agar kondisi fiskal daerah dan nasional dapat membaik pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, pemulihan keuangan negara sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan. “Mudah-mudahan ke depan, pada 2026 atau 2027, keuangan kita sudah kembali normal. Karena bukan hanya Kabupaten Kotim yang terdampak, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia merasakan hal yang sama,” katanya.
Politisi perempuan ini menegaskan, Komisi IV DPRD Kotim akan terus mengawal agar langkah efisiensi maupun program pembangunan yang dijalankan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. “Kita mendukung kebijakan yang realistis dan berpihak pada rakyat. Asal tetap memastikan pelayanan publik tidak terganggu dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post