PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sehingga berdampak pada belanja daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan serta perbaikan fasilitas umum di Kalteng.
“Informasi terakhir, APBD kita ini terjun bebas. Terjun bebas karena kita tidak bisa menganggarkan beberapa sumber dari pemerintah pusat,” tegas Purdiono, Senin 6 Oktober 2025. Menurutnya, ketergantungan Kalteng terhadap dana transfer pusat sangat tinggi.
Ketika pemerintah pusat menutup sumber seperti royalti, Dana Bagi Hasil (DBH), serta mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), maka pembangunan di daerah pastiLANGw-teng-sebut�sw.matakalteng.com/legislatif/dprd-kalimantan-tengah/2026/05/14/maryani-sabran-minta-pembangunan-infrastruktur-tidak-terhambat-efisiensi-anggaran">Maryani ="http:kss='ads_shonu-_lyani ="http:kss='ads_shonu-_lyani ="http:kss='aiodule-prel{_ght="300" class="ar sepertiass="ar sepertiass="ar sepertiass="ar sepertiass="ar sepertiass="ar sepertiass="ar sepe& t_colconteoadodow_dae& t_eiv Rang_19385_co” teg_postblock jeg_moduas P jnewggi.
islatif/d">Me_hok-dikemoduss='ha-pem938u id="meh konkretk_29 jeksekuloa ueoaka-pre_date nt"ua6 Okto. Dian">Mai idtk-dikregula6 Osudeh jela6ost'>

