PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Dapil IV (Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Murung Raya) Purdiono, meminta pemerintah daerah segera merespons keluhan masyarakat terkait aktivitas hauling batu bara yang melintasi jalan negara/umum di Kabupaten Barito Utara (Barut).
Masyarakat mengeluhkan penggunaan jalan negara/umum oleh perusahaan tambang sehingga dinilai dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan warga, kerusakan infrastruktur, lalu lintas, hingga aktivitas harian masyarakat.
“Kita berharap dinas terkait bisa mengkomunikasikan hal ini. Mereka itu kan swasta, dan tentu saja ada tanggung jawab melalui CSR (corporate social responsibility). Pemerintah daerah juga harus hadir, memastikan investasi yang masuk seiring dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Purdiono saat diwawancarai di Palangka Raya, Senin 6 Oktober 2025.
Dia menilai, perusahaan pengguna jalan negara wajib ikut memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Pemerintah juga dapat mendorong dan memaksa perusahaan melalui mekanisme CSR agar jalan tetap layak dilalui. Pemerintah juga dapat mendorong dan memaksa perusahaan melalui mekanisme CSR agar jalan tetap layak dilalui.
“Saya pikir mereka juga membutuhkan jalan itu, jadi sudah semestinya memperbaiki,” ujarnya. Lebih lanjut, Purdiono menekankan pentingnya perusahaan mengupayakan alternatif pembuatan jalan khusus. Menurutnya, perusahaan besar swasta (PBS) idealnya memiliki jalannya sendiri sehingga tidak lagi menggunakan jalan negara.
“Itu pun sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur agar perusahaan membuat jalan khusus, supaya tidak mengganggu aktifitas masyarakat,” tambahnya. Meski begitu, Purdiono mengingatkan agar jalan hauling yang dibangun tidak sepenuhnya tertutup bagi masyarakat.
“Kalau pun masyarakat mau melalui jalan mereka, harus difasilitasi, karena biasanya jalan itu menuju lahan pertanian. Jadi tidak ditutup untuk masyarakat. Namun tetap, kebutuhan warga mesti dijamin melalui CSR,” tandasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post