PALANGKA RAYA – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang dijalankan di seluruh daerah, termasuk Kalimantan Tengah, dinilai masih menghadapi tantangan terutama dalam pemerataan distribusinya.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, (Kalteng) Sugiyarto, menekankan pentingnya optimalisasi distribusi program agar pemenuhan gizi benar-benar bisa dirasakan seluruh masyarakat, termasuk anak-anak di pedesaan dan wilayah pelosok.
“MBG di Kalteng khususnya masih sangat minim untuk pendistribusiannya. Mungkin di kota sudah cukup, tapi di kabupaten yang jauh dan pelosok, bahkan di tingkat kecamatan saja masih belum merata. Ini tentu perlu ditingkatkan kerja samanya agar segera bisa dirasakan masyarakat secara luas,” ujar Sugiyarto, Senin 6 Oktober 2025.
Menurutnya, program ini memang harus terus digalakkan, tetapi tetap sesuai dengan standar pemenuhan gizi anak. Maka dari itu, diperlukan percepatan proses Satuan Pemberi Pangan Gizi (SPPG) dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Artinya, Badan Gizi harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bisa mempercepat pembentukan SPPG yang memenuhi syarat, sehingga distribusi bisa semakin merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” tegasnya. Sugiyarto juga tidak menampik bahwa pelaksanaan program nasional tersebut menghadapi kendala teknis di lapangan.
Salah satunya mengenai jarak antar desa di Kalteng yang sangat jauh, serta adanya persyaratan standar dapur untuk pelaksanaan MBG. “Memang agak sulit karena di pedalaman ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, dapur harus berkapasitas seribu, sementara sekolah-sekolah di perdesaan itu jaraknya jauh antar kampung. Ini yang membuat pelaksanaan teknisnya agak menyulitkan,” jelasnya.
Meski demikian, ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat terus ditingkatkan, agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh anak di Kalteng tanpa terkecuali.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post