PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai perhatian pemerintah terhadap tenaga pengajar di sekolah swasta sangat minim, terutama dari segi kesejahteraan.
Maka dari itu pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik), agar memberikan perhatian kepada tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta, khususnya di pelosok Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawingi. Ia mencontohkan, satu sekolah swasta yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dimana para tenaga pendidik di sekolah tersebut kurang mendapatkan perhatian.
“Saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kotim, dalam rangka menyerap aspirasi di bidang pendidikan, kami berkunjung ke salah satu sekolah swasta disana, dimana para tenaga pendidik sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah,” ucapnya, Selasa, 10 Agustus 2021.
Duwel juga mengatakan, salah satu dilema yang dihadapi tenaga pendidik di sekolah swasta, yaitu penerimaan pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana saat tenaga pendidik lolos seleksi tersebut akan ditarik ke sekolah negeri dan harus meninggalkan peserta didik di sekolah swasta.
“Dilema yang mereka hadapi, apabila diterima sebagai PPPK akan ditarik bekerja di sekolah negeri dan terpaksa meninggalkan peserta didik sekolah swasta. Yang artinya sekolah-sekolah swasta juga akan kehilangan tenaga guru. Sedangkan tidak semua sekolah di pelosok merupakan sekolah negeri,” ujarnya.
Selain itu, Duwel berharap, agar aspirasi yang disampaikan para tenaga pendidik di sekolah swasta tersebut, bisa mendapat perhatian dari pemerintah mengingat sekolah swasta khususnya di pelosok juga menjadi ujung tombak bagi dunia pendidikan.
“Kita berharap agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada sekolah negeri. Tetapi sekolah swasta juga harus diperhatian, baik dari kesejahteraan tenaga pendidik dan peserta didik, maupun Sarana-Prasarana (Sapras) sekolah. Apalagi di pelosok yang tidak memiliki sekolah negeri,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan Kalteng ini.
(liv/hab/matakalteng.com)
Discussion about this post