Dishub Diminta Pasang Lampu di Jalan Penghubung Mura-Barut yang Longsor

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Infrastruktur dan Prasarana, H Purman Jaya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memasang rambu-rambu pada ruas jalan penghubung Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya (Mura) dengan Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara (Barut) yang mengalami longsor dan menyebabkan keretakan pada bagian jalan.

“Diharapkan agar Dishub dapat memasang rambu-rambu pemberitahuan bahwa jalan sedang longsor, agar masyarakat yang melintas lebih berhati-hati. Kami rencananya ada kegiatan kunjungan dalam daerah. Dalam kegiatan ini kemungkinan kami akan melihat langsung kondisi jalan tersebut, setelah itu dibicarakan tindaklanjut penanganan seperti apa,” ucap Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barut dan Mura, Jumat 21 Mei 2021.

Purman juga menambahkan, ruas jalan penghubung antar Kabupaten tersebut merupakan jalur utama dalam mensuplai barang maupun jasa dibeberapa wilayah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Sehingga kerusakan yang terjadi akibat longsor tersebut berpotensi mengakibatkan aktifitas pengiriman barang dan jasa menjadi terlambat.

“Kerusakan ruas jalan tersebut berpotensi mengakibatkan aktivitas pengiriman barang dan jasa menjadi terlambat. Sehingga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Bahkan seperti yang kita ketahu bahwa jalan longsor di ruas Puruk Cahu-Muara Teweh Km 61 menyebabkan sejumlah truk angkutan harus antri agar bisa melewatinya,” jelas Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Maka dari itu Ia mendorong agar ruas penghubung antar Kabupaten yang mengalami kerusakan tersebut segera mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengingat ruas tersebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

“Terlihat bahwa ruas tersebut merupakan ruas jalan strategis nasional, tentunya penanganan atau perbaikan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui APBN. Kami mendorong agar hal itu mendapat perhatian instansi terkait, agar jalan tersebut bisa fungsional dengan baik dan lancar,” pungkas Purman.

(vi/matakalteng.com)