Realisasi Plasma Akan Jadi Perhatian DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA – Keluhan realisasi kebun plasma untuk masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Kalteng yang membidangi masalah ekonomi dan sumber daya alam (SDA).

Untuk Komisi II yang membidangi ekonomi dan SDA, Ketua Komisi dipercayakan kepada Lohing Simon dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua kepada Henry dari fraksi Nasdem dan Sekretaris kepada H Sudarsono dari fraksi partai Golongan Karya (Golkar).

Dibincangi kemarin, Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon mengatakan, usai ditetapkan, pihaknya dari Komisi II juga masih menunggu jadwal yang akan dibentuk dan ditetapkan dalam badan musyawarah (Bamus) DPRD Kalteng.

“Kita sudah memiliki gambaran mengenai tugas dan fungsi Komisi yang sekarang ini akan diemban, yakni membidangi ekonomi dan SDA, diantaranya akan bermitra salah satunya dengan masalah perkebunan. Kalau tidak salah kan untuk masalah plasama ini pihak Dinas Perkebunan (Disbun) sudah membuat perhitungan yang sudah terealisasi 11-12 persen plasma dari seluruh perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Kalteng,” kata Lohing.

Dikatakan, pihaknya sangat mengharapkan agar PBS, khususnya perkebunan kelapa sawit mempunyai perhatian untuk merealisasikan apa yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan. “Intinya masalah plasma ini akan menjadi perhatian serius kita dari Komisi B. Harapan saya PBS tidak keluar dari aturan, kalau aturan mengisyaratkan realisasi plasma kepada masyarakat 20 persen kita dukung itu,” tegas politisi dari PDI Perjuangan ini.

Ditegaskan, investor yang masuk ke Kalteng harus melaksanakan kewajibannya, agar jangan sampai dalam perjalanannya melenceng dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Bagaimanapun kewajiban investor harus melaksanakan itu, ya itu akan kita dorong sesuai dengan aturan dan koridor. Akan kita kaji dan melihat bagaimana kewajiban investor kedepannya, kita dorong investor melaksanakan kewajiban mereka dan apa yang menjadi hak masyarakat harus direalisasikan,” pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini.

(nt/matakalteng.com)