SAMPIT – Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur (BNNK Kotim), AKBP Muhammad Fadli, menegaskan perlunya tindak lanjut konkret terhadap rencana pendirian posko patroli terpadu di kawasan eks Golden yang dinilai rawan peredaran narkoba.
“Untuk update pencegahan peredaran narkoba di eks Golden, kita sangat mendukung. Kami sebagai lembaga vertikal yang mengawasi terkait peredaran narkoba ini memfasilitasi saja. Kami berbuat supaya ada koordinasi dan kolaborasi untuk meniadakan tempat itu sebagai sarangnya atau tempat peredaran narkoba,” ujar Muhammad Fadli, Jumat, 27 Februari 2026.
Ia menjelaskan, peninjauan lapangan telah dilakukan bersama pemerintah daerah (Pemda), DPRD, LSM, Dewan Adat Dayak (DAD), Badan Generasi Anti Narkoba (BGAN) serta unsur lainnya. Namun hingga kini, realisasi pendirian posko pengawasan belum terwujud.
Menurutnya, BNNK tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani kawasan tersebut. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita sudah berupaya sampai datang ke lapangan, dilihat sendiri baik oleh Pemda, DPRD, LSM, DAD dan BGAN. Nanti kami akan melaksanakan koordinasi lagi bagaimana kelanjutannya. Kalau kami sendiri tentu tidak mampu, harus ada kolaborasi,” tegasnya.
Rencana yang sempat dibahas yakni pembentukan pos pengendali dan patroli terpadu yang melibatkan TNI, kepolisian, Satpol PP, LSM, DAD, BGAN, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pos tersebut nantinya menjadi titik kumpul pengawasan dan patroli rutin di wilayah rawan.
Ia meyakini, jika patroli dilakukan secara intensif selama beberapa hari berturut-turut, aktivitas peredaran narkoba dapat ditekan.
“Kalau ada pos yang beranggotakan sampai 10 orang dan patroli dilakukan terus-menerus di daerah rawan, tentu tidak akan berani lagi orang berjualan di situ. Pos itu nantinya menjadi titik kumpul untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui hingga saat ini masih menunggu tindak lanjut dari hasil koordinasi sebelumnya. Ia telah berkomunikasi dengan DPRD dan Kasat Narkoba agar segera dilakukan rapat lanjutan guna memastikan langkah konkret.
“Artinya saat ini kita masih saling menunggu supaya harus ada follow up dari kegiatan kemarin. Jangan sampai berhenti di situ saja, karena peredaran narkoba ini sudah di depan mata. Kalau hanya kami sendiri tentu kami tidak akan mampu, kami ini penggagas dan mendorong supaya semua berkoordinasi,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post