KUALA KURUN – Polres Gumas melaksanakan apel gelar pasukan operasi zebra telabang 2024, yang mengusung tema operasi zebra 2024 dalam mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta mengajak masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas, demi terwujudnya kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman.
“Tujuan operasi zebra untuk menurunkan jumlah kejadian dan fatalitas korban laka lantas, tingkatkan disiplin masyarakat berlalu lintas dan menciptakan kamseltibcarlantas serta mendukung kelancaran pilkada,” kata Kapolres Gumas AKBP Theodorus Priyo Santosa, Senin, 14 Oktober 2024.
Operasi zebra berlangsung selama 14 hari, mulai 14 Oktober sampai 27 Oktober. Pada minggu pertama operasi, meliputi kegiatan preemtif 40 persen, preventif 40 persen, dan represif 20 persen. Lalu pada minggu kedua, meliputi kegiatan represif 50 persen, preemtif 25 persen dan preventif 25 persen.
“Sasaran operasi zebra yakni segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata, serta pelanggaran dan lakalantas baik itu sebelum, pada saat dan pasca operasi berlangsung,” jelasnya.
Sekarang ini, dinamika mobilisasi massa akan terjadi sebagai dampak rangkaian kegiatan pilkada dan pelantikan presiden/wakil presiden, seperti pergerakan massa menuju atau lokasi kampanye. Untuk itu, diperlukan langkah awal yang menyentuh kepada kelompok masyarakat yang berpotensi untuk melaksanakan mobilisasi.
“Langkah itu akan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab moral dalam menjaga kondusifitas kamseltibcarlantas terbentuk sejak awal, yang pada akhirnya dapat menekan angka pelanggaran dan lakalantas,” terangnya.
Dia menekankan kepada personel, agar selama pelaksanaan operasi melaksanakan deteksi dini, penyelidikan dan pemetaan terhadap lokasi rawan pelanggaran dan lakalantas, pembinaan dan penyuluhan ke seluruh masyarakat tentang kamseltibcarlantas, memberi edukasi dan membangun kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas, penegakan hukum secara elektronik serta teguran subjektif.
“Kami juga ingin personel melakukan operasi zebra telabang dengan baik tanpa menimbulkan komplain dari masyarakat, dan tidak melakukan kegiatan yang kontraproduktif yang dapat merusak nama baik kesatuan dan institusi Polri,” tandasnya.
(sid/matakalteng)
Discussion about this post