Kontraktor Proyek Pembangunan RTH Kembalikan Uang Kerugian Negara

KUALA KURUN – Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tahun 2022 yang berlokasi di Jalan Temanggung Panji tepatnya depan SDN 3 Kurun diduga terjadi penyimpangan. Hal ini berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dan dari data jaksa penyidik, serta hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat.

”Kami menemukan perbuatan yang melawan hukum, yakni kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pengelolaan RTH, yang menyebabkan kerugian keuangan negara Rp407.944.383,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Gumas Sahroni, Rabu, 10 Januari 2024.

Kuasa Hukum Pemilik SHM Laporkan Dugaan Penguasaan Aset Eks Kantor PDIP Kalteng

Sengketa Lahan DPRD Kalteng, Ahli Waris Tegaskan Plang Tidak Akan Dicabut

Sengketa Lahan DPRD Kalteng dan Tugu Soekarno Berlanjut, Ahli Waris Pasang Plang

Sengketa Tanah Eks Kantor DPD PDIP Kalteng Memanas, Kedua Pihak Sampaikan Klaim

Besaran kerugian negara tersebut terdiri dari pekerjaan fisik Rp172.099.643 dan pekerjaan tanaman Rp235.844.740. Dengan pagu anggaran pembangunan dan pengelolaan RTH Rp2.398.418.953, yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan (DLHKP) Kabupaten Gumas.

”Dari temuan tersebut, kontraktor yang mengerjakan mengembalikan kerugian keuangan negara dengan nominal yang sama. Setelah pengembalian itu, nanti kami akan menentukan apakah perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan,” tuturnya.

Kalau sesuai mekanisme, uang yang dikembalikan tersebut akan diserahkan ke inspektorat untuk disetorkan ke kas daerah yang digunakan sesuai ketentuan. Apakah itu langsung melanjutkan atau memperbaiki proyek yang tidak sesuai, atau dialihkan untuk kegiatan yang lain.

”Dari konstruksi perkara, maka pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan temuan penyimpangan proyek pembangunan dan pengelolaan RTH itu yakni kontraktor, karena tidak bekerja sesuai kontrak yang ditandatangani,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Gumas Andi Yaprizal menambahkan, dari hasil pemeriksaan diketahui ada kelalaian yang dilakukan oleh kontraktor. Pekerjaan itu diberikan ke orang lain yang tidak memiliki kompetensi, sehingga akhirnya terjadi kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

”Terkait perkara ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak, akan kami ditentukan melalui mekanisme sesuai ketentuan dan akan dilakukan ekspose,” tukasnya.

(sid/matakalteng)