SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memperkuat pembangunan ekosistem digital daerah melalui pembentukan Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Literasi Digital dan Keamanan Informasi. Forum tersebut dibentuk sebagai wadah resmi koordinasi lintas instansi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus memperkuat keamanan informasi di daerah.
“Pembentukan forum ini bukan sekadar seremonial, tetapi langkah strategis membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, cerdas dan produktif di Kotim,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, dalam rapat pembentukan forum di Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kotim, Senin 25 Mei 2026.
Pembentukan forum tersebut diawali dengan surat undangan resmi Sekretariat Daerah Kotim Nomor 500.12.6.3/237/Set-Diskominfo/2026 tertanggal 22 Mei 2026 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Literasi Digital.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa forum dibentuk guna mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat keamanan informasi, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital yang produktif dan berkelanjutan.
“Rapat pembentukan forum melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, dunia pendidikan, perbankan, organisasi profesi, hingga pelaku UMKM,”ujarnya.
Adapun pihak yang diundang di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Universitas Muhammadiyah Sampit, Universitas Darwan Ali Sampit, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kotim, Bank Kalteng Cabang Sampit, Kwarcab Pramuka Kotim, hingga UMKM Harati.
Dalam paparannya, Umar Kaderi menyampaikan Kotim sebenarnya memiliki capaian cukup baik pada aspek infrastruktur digital berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025.
Nilai infrastruktur dan ekosistem digital Kotim tercatat mencapai 55,49 atau berada di atas rata-rata Kalimantan Tengah sebesar 52,41 dan nasional 53,06.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat kesenjangan besar pada aspek pemberdayaan masyarakat. Data IMDI menunjukkan nilai pemberdayaan masyarakat Kotim hanya berada di angka 34,03 sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Tantangan utama bukan lagi sekadar membangun infrastruktur, melainkan membangun kapasitas masyarakat untuk menggunakan infrastruktur tersebut secara cerdas, aman dan produktif,” ujar Umar Kaderi.
Selain itu, aspek literasi digital masyarakat Kotim juga masih perlu diperkuat. Berdasarkan data IMDI 2025, indeks literasi digital Kotim berada di angka 52,73 atau masih di bawah rata-rata Kalimantan Tengah yang mencapai 54,55.
Menurut Umar, kondisi tersebut menunjukkan pembangunan digital tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu instansi, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor secara terpadu. Karena itu, forum yang dibentuk diharapkan menjadi ruang bersama dalam menyusun kebijakan, koordinasi program hingga penguatan ekosistem digital daerah.
Ia menegaskan sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, pemerintah desa, media massa hingga akademisi harus terlibat aktif agar program literasi digital tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan supaya program-program literasi digital bisa terintegrasi dan tepat sasaran. Forum ini menjadi wadah koordinasi resmi daerah,” katanya.
Dalam kesimpulan rapat, Pemkab Kotim menetapkan beberapa langkah tindak lanjut, di antaranya penetapan dan pengesahan struktur forum, penyusunan rencana kerja bersama, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator IMDI sebagai tolok ukur keberhasilan program literasi digital daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap terbangun komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Kotim yang cerdas, aman, produktif dan inklusif di era transformasi digital.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post