SAMPIT – Dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan hampir seluruh sektor usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kondisi ini tidak hanya memukul pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga memicu penurunan daya beli masyarakat hingga terganggunya distribusi kebutuhan pokok di pasaran.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotim, Susilo, menilai situasi tersebut sudah menjadi ancaman serius bagi kestabilan ekonomi daerah apabila tidak segera ditangani bersama oleh pemerintah, aparat penegak hukum (APH), dan seluruh pelaku usaha.
“Kenaikan BBM ini dampaknya sangat luar biasa terhadap perekonomian di Kotim. Semua terdampak tanpa terkecuali, mulai pengusaha menengah ke bawah sampai pelaku UMKM. Yang paling terasa itu rantai pasok pangan dan sembako karena semua transportasi baik darat, laut maupun udara mengalami kenaikan biaya,” kata Susilo, Sabtu 9 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut mulai menyebabkan banyak pelaku UMKM kehilangan kemampuan bertahan. Sejumlah usaha kecil disebut mulai gulung tikar akibat tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.
“Kita melihat banyak pelaku UMKM semakin surut bahkan gulung tikar karena masyarakat juga menurun daya belinya. Memang ada beberapa sektor seperti perkebunan yang masih cukup baik, tetapi secara umum kondisi ekonomi daerah sangat mengkhawatirkan,” ujarnya. Susilo menyebut dampak ekonomi saat ini tidak lepas dari kondisi global, termasuk pengaruh perang dunia yang berdampak terhadap harga energi dan memicu inflasi di berbagai daerah.
Meski demikian, ia meminta seluruh stakeholder di Kotim tidak hanya berpangku tangan menghadapi situasi tersebut. Menurutnya, langkah konkret seperti operasi pasar dan pengawasan harga harus segera dilakukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan berlebihan.
“Saya berharap pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan masyarakat bisa melakukan operasi pasar. Kalau ada kenaikan harga yang tidak wajar atau ada oknum yang mengambil keuntungan berlebihan dari situasi BBM ini, harus ditindak,” tegasnya.
Susilo juga meminta Pemerintah Kabupaten Kotim kembali mengaktifkan Satgas Pangan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, Dinas Perdagangan, APH hingga organisasi usaha agar pengawasan distribusi barang dan stabilitas harga dapat berjalan maksimal.
“Kami berharap Satgas Pangan dihidupkan lagi. Kalau semua unsur bergerak bersama, Insyaallah ekonomi tetap stabil walaupun kenaikan BBM ini cukup signifikan,” katanya. Selain persoalan harga, Susilo turut menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kotim yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Ia menduga kondisi tersebut dipicu adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu. “Kita lihat antrean di SPBU sangat panjang. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan APH. Saya selaku Ketua Kadin siap turun bersama melakukan pengawasan di SPBU,” ucapnya.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Organisasi Angkutan Darat (Organda), Susilo mengaku sering menemukan dugaan praktik pelangsiran solar subsidi yang dilakukan secara terorganisir demi keuntungan pribadi. “Saya sering melihat sendiri di SPBU banyak pelangsir. Bahkan ada kendaraan yang antre berkali-kali. Ini jelas merugikan masyarakat yang benar-benar bekerja dan membutuhkan BBM untuk usaha,” katanya.
Ia bahkan menyoroti adanya kendaraan dengan pelat mati yang masih bisa mengisi BBM subsidi, termasuk dugaan penyalahgunaan barcode di lapangan. “Masa kendaraan pelat mati masih bisa isi BBM. Ada juga dugaan penyalahgunaan barcode. Ini tanda tanya besar bagi masyarakat. Apakah ada pembiaran atau bagaimana,” ujarnya.
Susilo menegaskan kritik yang disampaikannya bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan demi mendorong perbaikan sistem distribusi BBM dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Kita mengkritik untuk membangun, bukan menjatuhkan. Yang kita cari adalah solusi terbaik untuk pembangunan ekonomi Kotim,” tegasnya lagi.
Ia juga mengaku siap mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, organisasi masyarakat hingga LSM untuk bersama-sama mengawasi distribusi BBM agar tidak disalahgunakan oleh mafia solar. “Saya siap mengajak semua elemen masyarakat ikut melakukan pengawasan. Jangan sampai ada pembiaran terhadap praktik-praktik seperti ini,” katanya.
Susilo berharap pemerintah daerah, DPRD, APH, Kadin dan seluruh stakeholder segera duduk bersama mencari solusi terbaik agar antrean panjang di SPBU dapat diatasi dan roda perekonomian masyarakat kembali berjalan normal. “Kalau semua bergerak bersama, saya yakin distribusi BBM bisa lebih tertib dan ekonomi masyarakat tetap berjalan baik,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post