SAMPIT – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mentaya Baru Ketapang menjadi tahapan penting dalam menjaring aspirasi pembangunan dari desa dan kelurahan. Berdasarkan kompilasi usulan yang masuk melalui camat, desa, dan kelurahan, tercatat lebih dari 480 usulan pembangunan yang dibahas pada Musrenbang tingkat kecamatan tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotawaringin Timur (Kotim), Rody Kamislam, menjelaskan bahwa secara normatif seluruh usulan memang harus melalui mekanisme berjenjang sebelum dipilah di tingkat kecamatan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
“Secara normatif Musrenbang ini memang harus melewati camat, desa, serta kelurahan. Usulan itu dikompilasi sehingga ada sekitar 480 lebih yang masuk di Kecamatan MB Ketapang hari ini,” ujarnya, Kamis 5 Februari 2026.
Rody menegaskan, pada tahapan kecamatan akan dilakukan pemilahan untuk menentukan usulan prioritas yang memungkinkan diakomodasi, khususnya dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
“Tentunya di tingkat kecamatan akan dilakukan pemilahan, mana kira-kira skala prioritas yang bisa diusulkan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kita berharap di 2027 ada peningkatan APBD kita sehingga apa yang diusulkan dari kawan-kawan di desa dan kelurahan bisa terakomodir, meskipun tidak semua, tetapi paling tidak yang skala prioritas bisa diakomodir,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa kemampuan APBD Kotim masih terbatas untuk mengakomodasi seluruh program pembangunan yang diusulkan dari 17 kecamatan. Kondisi ini diperberat dengan adanya efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
“Kita sama-sama ketahui APBD kita tidak bisa mengakomodir seluruh program pembangunan yang diusulkan oleh 17 kecamatan yang berasal dari desa dan kelurahan,” katanya.
Karena itu, Rody menyebutkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk optimalisasi sektor pajak yang menjadi kewenangan desa, kelurahan, dan kecamatan.
“Kita juga melakukan upaya-upaya peningkatan PAD dari berbagai sektor yang menjadi kewenangan desa dan kelurahan atau kecamatan, terkait dengan pajak PBB-P2 di desa maupun perkotaan. Ini salah satu PR pak camat untuk bisa meningkatkan APBD,” ucapnya.
Ia menambahkan, sesuai arahan Bupati Kotim, diperlukan terobosan dan solusi konkret agar pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal terbatas. Salah satu langkah yang mulai dipertimbangkan adalah memaksimalkan potensi non-anggaran pemerintah, termasuk peran sektor swasta.
“Harapan Pak Bupati, apa terobosan yang nanti bisa dijalankan, mengingat saat ini ada efisiensi anggaran dan dana transfer dari pusat ke daerah juga mengecil,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post