SAMPIT – Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kecamatan Mentawa Baru (MB) Ketapang menjadi salah satu alasan utama menguatnya usulan pembangunan layanan dasar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dari ratusan aspirasi yang masuk, sektor kesehatan dan infrastruktur dinilai paling mendesak untuk segera ditangani.
Camat MB Ketapang Irpansyah mengungkapkan, Musrenbang yang digelar Kamis, 5 Februari 2026, telah menghimpun sekitar 480 usulan pembangunan yang diajukan kelurahan dan desa melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mayoritas usulan, sekitar 80 persen, didominasi sektor infrastruktur seperti jalan, drainase, dan jembatan, disusul bidang kesehatan serta pendidikan.
“Usulan yang masuk sangat banyak dan sebagian besar menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur masih menjadi keluhan utama, tetapi sektor kesehatan juga tidak kalah mendesak,” ujarnya, Kamis 5 Februari 2026.
Salah satu usulan strategis yang kembali mengemuka adalah pembangunan puskesmas keempat di wilayah MB Ketapang. Irpansyah menilai kapasitas pelayanan kesehatan yang ada saat ini belum sebanding dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, terutama di kawasan perkotaan.
“Puskesmas Ketapang II saat ini melayani hampir setengah penduduk MB Ketapang. Dengan tenaga medis yang terbatas, tentu kondisinya sudah sangat kewalahan,” tegasnya.
Saat ini pelayanan kesehatan di MB Ketapang masih bertumpu pada tiga puskesmas, yang dinilai belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal. Rencana pembangunan puskesmas baru diusulkan berlokasi di Eka Bahurui, berdampingan dengan Posko Pemadam Kebakaran Bahurui, dan diproyeksikan melayani sekitar lima desa.
“Kalau belum bisa terealisasi di 2026, kami berharap pada 2027 pembangunan puskesmas keempat ini benar-benar bisa terwujud,” tambah Irpansyah.
Selain kesehatan, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian dalam Musrenbang tersebut. Sejumlah sekolah dasar, khususnya di wilayah perkotaan, masih kekurangan ruang kelas dan meubelair seperti meja dan kursi.
Kondisi ini diperparah dengan aturan rasio maksimal 32 siswa dalam satu kelas, sehingga penambahan ruang belajar dinilai mendesak untuk direncanakan pada 2027.
Dari sektor infrastruktur, Irpansyah menyoroti kondisi jembatan-jembatan tua yang hingga kini belum tersentuh pembangunan. Salah satunya jembatan di wilayah Batangkang yang menghubungkan Telaga Baru dan Pelangsian, dengan usia material diperkirakan mencapai sekitar 60 tahun.
Selain itu, jembatan di Jalan Iskandar Sei Mentawa juga kembali diusulkan karena belum pernah terealisasi pembangunannya.
“Untuk jembatan di Telaga Baru kondisinya sudah tua dan rawan. Bahkan untuk kendaraan roda dua pun cukup sulit dilalui. Ini sangat dikeluhkan warga bantaran sungai,” ungkapnya.
Musrenbang Kecamatan MB Ketapang turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotawaringin Timur Rody Kamislam, yang menegaskan pentingnya pemilahan skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran daerah serta kebijakan efisiensi fiskal.
Dukungan juga datang dari Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan I, Muhammad Idi, yang menyatakan komitmennya mengawal usulan strategis hasil Musrenbang, terutama di bidang kesehatan dan infrastruktur.
“Kami DPRD mendukung penuh pendirian puskesmas keempat di MB Ketapang, rencananya di Desa Eka Bahurui. Ini penting agar pelayanan kesehatan lebih dekat dengan pemukiman warga,” kata Idi.
Ia juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur jalan dan jembatan di desa-desa yang selama ini kondisinya dinilai memprihatinkan.
“Di tengah efisiensi anggaran, skala prioritas harus jelas. Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan mendasar masyarakat, dan kami akan memperjuangkan agar usulan ini bisa direalisasikan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post