SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat kabupaten yang digelar di Kecamatan Baamang.
Forum ini menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang akan menjadi bahan perencanaan pemerintah daerah ke depan.
“Musrenbang merupakan tahapan penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sektor lainnya,”kata Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, Rabu 4 Februari 2026.
Ia menegaskan bahwa seluruh usulan masyarakat harus disampaikan agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita membuka Musrenbang RKPD kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Baamang. Kita berharap dari Musrenbang ini bisa memberi ruang kepada masyarakat, terutama untuk mengusulkan pembangunan baik dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya,” ujar Umar Kaderi.
Menurutnya, tidak tersampaikannya usulan dalam forum perencanaan akan berdampak langsung pada program dan kegiatan pembangunan di tingkat kabupaten. Karena itu, pemerintah kecamatan diminta menampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada pemangku anggaran di daerah.
“Kita jangan sampai usulan tersebut tidak disampaikan. Dalam perencanaan pembangunan, manakala usulan tidak ada, maka akan berdampak pada kegiatan-kegiatan di kabupaten. Oleh karena itu, di kecamatan kita tampung semua usulan dan akan kita sampaikan kepada pemangku anggaran di daerah,” jelasnya.
Umar berharap seluruh usulan yang disampaikan masyarakat dapat diterima dan diakomodasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan dan skala prioritas pembangunan.
Ia juga menyinggung kondisi efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi, namun menegaskan hal tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti bergerak.
“Harapan kita, meski ada efisiensi anggaran, kita jangan sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bersama seluruh camat harus berinovasi bagaimana pembangunan ke depan tetap bisa berjalan,” tegasnya.
Sebagai contoh inovasi, Umar Kaderi menyinggung pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diterapkan pada salah satu program di Dinas Perikanan. Ia menilai masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mengetahui atau memanfaatkan potensi dana CSR secara maksimal.
“Salah satu contoh, ada program di Dinas Perikanan yang memanfaatkan dana CSR perusahaan. Ini menunjukkan masih banyak OPD yang belum mengetahui bahwa dana CSR itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong OPD maupun pemerintah kecamatan untuk menerapkan pola serupa dengan menggali berbagai sumber pendanaan alternatif yang sah. Pemanfaatan CSR dan sumber dana lainnya dinilai dapat membantu menutupi kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Harapan kita dengan adanya efisiensi anggaran ini, kita bisa memanfaatkan bantuan-bantuan CSR atau dana lain yang sah untuk menutupi kebutuhan pembangunan,” katanya.
Melalui Musrenbang RKPD ini, Umar Kaderi berharap sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, OPD, dan masyarakat dapat terus diperkuat, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tetap berjalan efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post