SAMPIT – Peringatan Hari PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional ke-31 pada tahun 2025 menjadi momentum penting bagi kalangan pendidik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Ketua PGRI Kotim, Mahbub, berharap peringatan ini tidak hanya seremonial, tetapi mampu menumbuhkan semangat baru bagi guru untuk terus berinovasi, mengembangkan diri, dan memperluas wawasan dalam menjalankan tugas mulia sebagai pengajar dan pendidik.
“Kami sangat berharap melalui peringatan ini para guru selalu termotivasi untuk berinovasi dan menambah wawasan dalam menjalankan tugas pokok mereka,” ujar Mahbub, Sabtu 22 November 2025. Dia menekankan bahwa guru bukan hanya mengajar, tetapi membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Karena itu, peningkatan kapasitas guru menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Selain mendorong pengembangan diri, Mahbub juga menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru, baik dari sisi gaji maupun fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan dan penghargaan yang layak kepada para pendidik.
“Kami juga berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru, baik gaji maupun fasilitas yang mendukung dunia pendidikan,” tegasnya. Mahbub menjelaskan bahwa PGRI terus mengikuti perkembangan regulasi penggajian dari pemerintah pusat. Sementara di Kotim sendiri, sejumlah langkah positif sudah terlihat.
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kalangan guru hampir mencapai 1.000 orang, termasuk mereka yang sebelumnya berstatus guru bantu. “Yang dulu guru bantu sudah kita berikan status PPPK paruh waktu. Insyaallah penggajiannya juga sudah lumayan, 2 juta lebih,” jelasnya.
Ia menambahkan, guru-guru yang mengajar di sekolah dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kini juga mendapatkan status PPPK paruh waktu. Proses ini dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim. “Secara perlahan kita menyesuaikan dengan regulasi daerah dan kondisi APBD kita. Kita akan selalu berjuang bersama guru-guru di lapangan,” kata Mahbub.
Namun, ia tidak menutup mata bahwa masih ada guru honor yang bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besaran insentif yang diberikan sangat bergantung pada jumlah murid di sekolah tersebut, sehingga di beberapa tempat gaji guru honor masih berkisar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu. “Kalau honor sekolah, mereka menyesuaikan anggaran BOS yang diterima. Jumlah murid sedikit, ya honor yang diterima juga rendah,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal itu, sebagian guru honor dengan SK dari Dinas Pendidikan telah dialihkan menjadi pegawai paruh waktu yang didanai melalui mekanisme lain, sehingga gajinya menjadi lebih layak. Mahbub menegaskan bahwa PGRI akan terus memperjuangkan peningkatan status dan kesejahteraan bagi seluruh pendidik, baik honor sekolah maupun PPPK. “Sebagian guru memang masih honor, tetapi gajinya sudah lumayan. Perjuangan kita belum selesai. Kami akan terus mendampingi guru di lapangan dan mendorong pemerintah agar memberi perhatian lebih besar,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post