SAMPIT – Bandara H Asan Sampit menghadapi ancaman sepinya jadwal penerbangan reguler setelah maskapai Nam Air tak lagi mengoperasikan jenis pesawat yang selama ini melayani rute ke daerah tersebut.
Hal ini memicu kekhawatiran karena pesawat pengganti dari maskapai lain umumnya berbadan besar seperti Airbus yang tidak bisa mendarat di bandara tersebut akibat keterbatasan infrastruktur.
“Mereka menyampaikan bahwa Nam Air itu yang terakhir bisa mendarat. Karena setelah itu, rata-rata maskapai memakai Airbus, sedangkan landasan dan fasilitas kita belum mendukung untuk pesawat sebesar itu,” ungkap Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kotim, Rafiq Riswandi dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Kotim, Kamis 3 Juli 2025.
Ia menjelaskan, meskipun pembebasan lahan untuk pemindahan gedung PKP-PK sudah selesai, persoalan belum tuntas.
Banyak tantangan teknis yang belum diselesaikan, seperti keberadaan kebun sawit tinggi di sekitar bandara yang mengganggu jarak pandang pilot dan keberadaan jalan Bengkirai yang harus ditutup demi keamanan.
“Kami sudah koordinasi dengan pihak bandara dan Kementerian Perhubungan. Masalah kita bukan cuma gedung PKP-PK, tetapi juga obstacle yang mengganggu penerbangan serta runway yang kurang lebar. Kalau Airbus mendarat dan berputar, atap rumah warga bisa ikut terangkat,” lanjutnya.
Ia menegaskan, kekuatan dorong pesawat berbadan besar seperti Airbus sangat tinggi dan menuntut kelapangan area yang lebih besar di sekitar runway. Oleh karena itu, pengembangan bandara perlu dukungan lintas sektor, termasuk kebijakan dari pusat dan sinergi dengan DPRD.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, menyebut pengembangan Bandara H Asan tak bisa hanya fokus pada satu sisi saja.
“Ini bukan soal lahan atau gedung saja. Kita bicara soal kesiapan total agar bandara kita bisa melayani penerbangan reguler dari maskapai besar. Kalau tidak, ya kita kehilangan konektivitas udara,” tegasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post