SAMPIT – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Pusat (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hanggara Atmana menyebutkan, secara umum hasil pemeriksaan laporan perencanaan dan penganggaran Pemkab Kotim bagus, namun masih menunjukkan ruang-ruang untuk dilakukan perbaikan.
“Kami menyampaikan apresiasi atas beberapa prestasi capaian yang pernah diraih Pemerintah Kabupaten Kotim diantaranya 9 karena berturut-turut murah seperti WTP. Mudah-mudahan berikutnya WTP tahun 2023,” katanya saat menghadiri Musrenbang RKPD Pemkab Kotim, Rabu, 20 Maret 2024.
Disampaikannya, berdasarkan hasil evaluasi laporan perencanaan dan penganggaran yang disampaikan Pemkab Kotim mencapai level 3. Nilai 3-5 masuk dalam katagori bagus. Begitu juga untuk kapabilitas mencapai level 3.
Lanjutnya, melalui pengawasan intens BPKP dapat mendorong setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN maupun APBD. Dirancang untuk kegiatan yang konkret dan lebih mengarah pada capaian Ultimate outcome
BPKP telah melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023 pada lima leading sektor yaitu sektor pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan ketahanan pangan pemberdayaan UMKM, dan pariwisata pada seluruh pemerintah daerah.
“Evaluasi dilakukan secara serempak pada seluruh pemerintah daerah dan dilaksanakan 34 perwakilan BPKP di seluruh Indonesia termasuk pada Pemkab oleh perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya telah kita sampaikan melalui laporan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah Pemkab Kotim tahun 2023 pada lima sektor tadi,” ujarnya.
Hasil laporan evaluasi keuangan tersebut diharapkan bisa memberikan informasi untuk pengawasan terkait beberapa hal, pertama gambaran umum dan potret perencanaan anggaran, kedua kualitas desain intervensi pemerintah daerah dan ketiga analisis potensi efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran, keempat permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran dan kelima adalah rekomendasi perbaikan.
Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023 Pemkab Kotim oleh BPKP didasarkan pada aksesi atau yang disampaikan Pemkab Kotim mengenai perencanaan dan penganggaran tahun 2023 dari lima sektor yang sesuai aksesi yang disampaikan sebesar Rp329, 6 miliar atau 15,65 persen dari total APBD.
“Kesimpulan hasil evaluasi secara umum bagus namun masih menunjukkan ruang-ruang untuk dilakukan upaya perbaikan,” ujarnya.
Dipaparkan seperti perencaan dan penganggaran belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor yang mendukung keberhasilan atau pencapaian ultimate outcome atau mikro success atau yang disusun secara terintegrasi dan sinergi antara OPD dalam mencapai ultimate outcome, kemudian masih terdapat sektor pembangunan dari lima sektor yang dievaluasi tersebut yang faktor-faktor dievaluasi tersebut atau critical success faktornya belum optimal diintervensi.
“BPKP berpendapat dalam merancang berbagai intervensi untuk mencapai ultimate outcmae program kegiatan dan Sub kegiatan lintas OPD yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan dari lima sektor tadi seyogyanya memperhatikan faktor-faktor penentu kesuksesan atau kritekal sukses faktor sehingga berbagai intervensi tersebut dapat secara terpadu dan terukur menuju pada capaian ultimate outcome,” ujarnya.
Ungkapnya adanya faktor yang belum maksimal di intervensi berpotensi ultimate outcome kurang atau tidak tercapai. Sebagai contoh pada sektor ketahanan pangan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa berbagai intervensi yang dirancang telah berupaya mencakup faktor-faktor keberhasilan diantaranya keterjangkuan pangan, mutu pangan serta ketersediaan.
“Namun demikian pada sektor itu intervensi belum mencakup persediaan infrastruktur serta sarana dan prasana ketahan pangan. Belum mencakup intervensi yang berkaitan dmegan penyediaan transportasi atau penguatan transportasi untuk keterjangkuan distribusi bahan pangan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Lanjutnya, hasil pengawasan perencanaan dan penganggaran ini nantinya memberikan konsisten upaya perbaikan. Sehingga dapat digunakan untuk menginditifikasi titik kritis atau resiko dalam perencanaan dan penganggaran.
“Oleh karena itu perencanaan dan penganggaran pembangunan perlu mengakomodasi solusi dalam permasalahan tersebut, diimplementasikan secara optimal dan kendali outcome perlu dijaga melalui mekanisme capaian kinerja secara berkala sehingga intervensi berpotensi efektif mengungkit pencapaian sasaran pembangunan,” sarannya.
(dev/matakalteng)
Discussion about this post