PALANGKA RAYA – Penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah terus berjalan, namun belum cukup untuk mengejar target 2026. Di saat yang sama, cakupan layanan program gizi masih menjadi persoalan di lapangan. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menyebut prevalensi stunting turun dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024.
“Izinkan saya menyampaikan bahwa capaian prevalensi stunting Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 23,5% turun 1,4% pada tahun 2024 menjadi 22,1% berdasarkan data terbaru yang tersedia,” ujarnya, Kamis 30 April 2026. Menurutnya, capaian tersebut tetap perlu didorong lebih jauh agar target 18,8 persen pada 2026 bisa tercapai.
“Penurunan ini menjadi hal yang harus patut disyukuri, namun mengingat target tahun 2026 adalah sebesar 18,8%, kita sudah sepatutnya tidak berpuas diri dan terus berupaya dalam pemenuhan capaiannya,” tegasnya. Dia menekankan, percepatan penurunan stunting perlu ditopang perbaikan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi berbasis 31 indikator layanan, termasuk realisasi anggaran serta identifikasi kendala di lapangan.
Disisi lain, sebagian besar indikator Program Bangga Kencana tahun 2025 sudah masuk kategori “Baik”. Namun masih ada satu indikator yang menjadi perhatian, yakni kehamilan tidak diinginkan. “Namun demikian, terdapat satu indikator yang capaiannya masih belum sesuai harapan, yaitu Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan (Unwanted Pregnancy),” ujarnya.
Dia menilai persoalan tersebut beririsan langsung dengan upaya penurunan stunting sehingga perlu penanganan serius lintas sektor. Selain itu, Pemprov juga menyoroti rendahnya cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dari 64 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersedia, baru sekitar 40 persen yang aktif. Dampaknya, jangkauan layanan masih terbatas dan belum merata antarwilayah. Meski jumlah penerima MBG 3B pada 2026 meningkat menjadi lebih dari 11 ribu orang, cakupannya masih di bawah 20 persen dari total sasaran.
“Artinya kesenjangan antara sasaran dan realisasi masih menjadi tantangan utama,” kata Linae. Dia menyebut percepatan implementasi perlu dilakukan, termasuk melalui penguatan kolaborasi dengan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). “Keduanya saling melengkapi dalam pendekatan konvergensi penurunan stunting berbasis data keluarga berisiko stunting (KRS),” jelasnya.
Menurutnya, arah kebijakan saat ini sudah tepat, namun masih diperlukan percepatan dan pemerataan agar seluruh sasaran benar-benar terjangkau. “Harapannya, dari pertemuan ini akan lahir komitmen bersama yang konsisten untuk mempercepat cakupan layanan dan memastikan seluruh keluarga berisiko stunting dapat terintervensi secara merata,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post