PALANGKA RAYA – Pengendalian inflasi daerah masih dihadapkan pada persoalan harga komoditas pangan dan lambatnya realisasi program pendukung, sehingga perlu langkah konkret dari pemerintah daerah. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menilai sejumlah komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi pemicu utama tekanan inflasi di daerah.
Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, khususnya dalam mengatasi berbagai persoalan inflasi di daerah. “Komoditas pangan ini masih jadi perhatian. Perlu kejelasan peran antar sektor supaya penanganannya lebih efektif,” ujarnya, Selasa 14 April 2026. Dia juga menyoroti percepatan proyek penunjang ketahanan pangan, seperti rice milling unit (RMU) dan pabrik pakan ternak di beberapa wilayah.
Menurutnya, fasilitas tersebut harus segera difungsikan agar tidak menjadi proyek mangkrak dan dapat benar-benar menopang stabilitas pangan daerah. Selain itu, ia mengingatkan agar rapat koordinasi tidak hanya berhenti pada pembahasan, tetapi diikuti langkah nyata di lapangan. “Jangan hanya dibahas, tapi harus ada aksi nyata supaya dampaknya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dibahas perkembangan inflasi nasional dan daerah, termasuk pergerakan harga komoditas utama seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur. Sejumlah langkah pengendalian juga dibahas, mulai dari operasi pasar, subsidi distribusi melalui APBD, hingga penguatan pengawasan stok bersama instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional dan Bulog.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah juga menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan ke depan. Pemprov Kalteng menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengendalian inflasi lebih terukur dan berdampak langsung pada stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post