PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan skema kredit berbunga nol persen untuk pelaku UMKM guna memperluas akses permodalan dan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, menyebut masih ada sejumlah kendala utama yang dihadapi UMKM, mulai dari keterbatasan akses kredit formal, tingginya biaya pinjaman, hingga banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi syarat perbankan akibat minim agunan dan pembukuan.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” ujarnya, Selasa 14 April 2026. Melalui skema Kredit UMKM HAGUET (Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh), pemerintah menawarkan model pembiayaan kolaboratif bersama perbankan, khususnya Bank Kalteng, dengan dukungan lembaga penjamin.
Skema ini menggunakan pola subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), di mana bunga kredit sebesar 6 persen per tahun ditanggung bersama, masing-masing 3 persen oleh pemerintah daerah dan pihak bank. Dengan demikian, pelaku UMKM hanya membayar pokok pinjaman tanpa bunga.
Program ini menargetkan sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa, dengan plafon pinjaman maksimal Rp50 juta per debitur. Selain pembiayaan, program juga dilengkapi penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara menyeluruh sebelum dan sesudah penyaluran kredit.
Pemprov juga menyiapkan sistem kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta dashboard digital untuk memantau penyaluran kredit, kinerja usaha, dan potensi risiko secara real time. Dari sisi dampak, program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar dan menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.
Sejumlah langkah lanjutan tengah disiapkan, termasuk penyusunan regulasi berupa peraturan gubernur, kerja sama teknis dengan perbankan dan lembaga penjamin, serta mekanisme penyaluran dan pendampingan agar program berjalan tepat sasaran. Melalui skema ini, pemerintah daerah berharap UMKM di Kalimantan Tengah dapat naik kelas, lebih kompetitif, dan memiliki akses pembiayaan yang lebih inklusif.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post