PALANGKA RAYA – Pernyataan Dirjen Bina Marga yang mencatat Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan jalan nasional rusak terpanjang mencapai 191 kilometer kembali memicu perhatian publik. Ditengah keluhan masyarakat dan sorotan atas lambannya penanganan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan telah melakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan balai-balai teknis terkait.
“Tadi sebelum ke sini, saya rapat dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Dinas PUPR, Asisten II, bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, dan Balai Wilayah Sungai,” jelas Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah satuan kerja strategis memaparkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta rencana kerja 2026, khususnya di bidang jalan, permukiman, dan sumber daya air.
Menurut Leonard, persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran penanganan jalan nasional dibanding panjang jaringan yang harus ditangani. “Jalan nasional kita lebih dari 2.000 kilometer, sedangkan anggarannya kecil. Ada 191 kilometer yang rusak berat, semuanya berada di lintas atau poros tengah,” ujarnya.
Yang dimaksud lintas tengah meliputi ruas Katingan bagian hulu hingga perbatasan Kalbar, termasuk Tumbang Sanamang, Tumbang Hiran, hingga Tumbang Gaei. Ruas tersebut masih berupa jalan tanah dan agregat atau missing link, sehingga rawan rusak dan masuk kategori rusak berat.
Sebaliknya, lintas selatan relatif baik. “Pangkalan Bun menuju batas Kalsel itu sudah kelas 1, semua aspal. Ini yang kita jaga karena jalur utama arus barang dan jasa,” tambahnya. Dalam rapat, balai teknis meminta dukungan Pemprov untuk memperkuat advokasi anggaran ke Kementerian PUPR serta Komisi V DPR RI. “Kita bersama-sama mendorong itu karena ini menyangkut arus ekonomi. Kalau jalannya rusak, biaya logistik naik, distribusi barang terlambat,” kata Leonard.
Terkait akses menuju Murung Raya, situasinya tidak jauh berbeda. “Dari Sei Hanyo menuju Murung Raya masih ada jalan tanah. Itu juga bagian lintas tengah, sehingga terakumulasi menjadi 191 kilometer tadi,” terangnya. Untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, balai teknis telah menempatkan alat berat di sejumlah titik kritis. “Jangan sampai masyarakat bermalam di jalan. Itu yang kita cegah,” tegasnya.
Leonard juga menyampaikan bahwa beberapa infrastruktur telah rampung, seperti box culvert Kereng Pangi dan Jembatan Sei Lenggana di Kotawaringin Timur, yang dinilai memperlancar arus logistik di lintas selatan. Adapun target perbaikan menyeluruh, Leonard menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat. “Kita berharap bisa sama-sama berjuang meminta dana dari pusat. APBN terbatas dan kita bersaing dengan provinsi lain,” ujarnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post