PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Program ini diharapkan dapat memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Kalimantan Tengah.
“Program 3 juta rumah ini merupakan program nasional. Kita berharap Kalimantan Tengah menjadi bagian dari program tersebut agar kementerian dapat membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah ini,” ujar Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, Jumat 31 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, pendataan penerima manfaat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai kesepakatan tiga kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Permukiman, serta BPS. Data akan mengacu pada kelompok desil 1 hingga desil 5, yang menggambarkan lapisan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“BPS menjadi lembaga resmi yang menentukan dasar data penerima bantuan. Dari data itu nanti akan dihitung berapa jumlah rumah yang akan dibangun di Kalteng,” jelasnya. Pemprov menargetkan pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun 2026, setelah seluruh data calon penerima diverifikasi.
Sebagai bentuk dukungan daerah, Pemprov Kalteng mengintegrasikan sejumlah program melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), seperti Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perbaikan kawasan kumuh, dan program bedah rumah.
“Program 3 juta rumah ini tidak hanya dibangun langsung oleh pemerintah, tapi juga bisa melalui sistem kredit atau rumah subsidi seperti Perumnas dulu,” terang Herson. Untuk program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp20 juta per unit.
Tercatat 865 unit rumah di Kalteng telah dibangun melalui program ini dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Saat ini, pembangunan rumah BSPS tengah berlangsung di 5 kabupaten dan 1 kota, yakni: Kotawaringin Barat: 291 unit, Kotawaringin Timur: 86 unit, Kapuas: 97 unit, Barito Selatan: 107 unit, dan Sukamara: 43 unit
Total 624 unit rumah ditargetkan selesai pada Desember 2025 dan kini sedang dalam tahap pengerjaan. Herson menyebut pelaksanaan berjalan lancar karena akses material bangunan semakin mudah. Pemprov juga mendorong penggunaan material lokal untuk memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Arahan Gubernur jelas, gunakan bahan lokal sejauh memungkinkan, agar ekonomi daerah ikut bergerak,” tuturnya. Selain program untuk MBR, Pemprov Kalteng juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah pascabencana. Saat ini terdapat tiga kabupaten yang diusulkan menerima bantuan, termasuk Kabupaten Gunung Mas yang terdampak banjir dan longsor.
“Tujuannya agar masyarakat yang terdampak bisa kembali menempati rumah layak huni,” ujar Herson. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Herson optimistis program 3 Juta Rumah akan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian di Kalteng. “Kami ingin memastikan setiap warga, terutama yang berpenghasilan rendah, bisa memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post