PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional, tren ekonomi regional, serta kemampuan pendapatan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membacakan pidato Gubernur H. Agustiar Sabran dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, baru-baru ini.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, mengagendakan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp7,105 triliun telah disusun secara realistis berdasarkan analisis Kebijakan Ekonomi Makro dan Plafon Prioritas Kewenangan Daerah (KEM-PPKD).
“Proyeksi tersebut mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi regional, kondisi fiskal nasional, dan realisasi historis pendapatan daerah,” ujar Leonard membacakan sambutan Gubernur. Namun, Fraksi juga menyoroti adanya penurunan alokasi dana transfer pusat sesuai surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025.
Dalam surat disebutkan bahwa alokasi transfer ke daerah tahun 2026 turun dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun, atau berkurang sekitar Rp1,851 triliun, ditambah proyeksi kurang bayar Rp155 miliar yang tidak dapat ditargetkan. Akibat penurunan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa defisit anggaran tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp266 miliar, dengan tetap mengutamakan perhitungan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang akan digunakan sebagai penyeimbang pendanaan.
“Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun anggaran 2026, target pendapatan daerah dapat menjadi tumpuan pendanaan belanja daerah, sehingga defisit bisa ditutup tanpa menghambat pelaksanaan program prioritas,” jelasnya. Dalam pidato itu, Gubernur juga menegaskan bahwa Program Huma Betang tetap menjadi prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah.
“Khususnya sektor UMKM, akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan program pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih, hingga bantuan hibah uang dan barang bagi pelaku usaha kecil,” katanya. Selain itu, Pemprov juga tetap mengedepankan belanja wajib pendidikan dan kesehatan sesuai amanat undang-undang.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, serta pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.
Gubernur menekankan bahwa pengalokasian mandatory spending dilakukan secara efisien, berorientasi hasil, dan memperhatikan keseimbangan antara belanja dan pendapatan, guna menghindari pemborosan serta menjaga stabilitas fiskal daerah. “Kami berkomitmen melaksanakan prinsip efektif dan efisien dalam setiap kebijakan, agar anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah tidak akan menghambat jalannya program-program prioritas, terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kami tidak ingin panik. Kalau saya panik, masyarakat juga ikut panik. Saya ini kepala daerah, jadi harus tetap tenang dan bertanggung jawab,” ujarnya. Agustiar menyebut, Pemprov Kalteng telah menyiapkan langkah-langkah strategis penyesuaian, antara lain efisiensi pada anggaran perjalanan dinas dan pengurangan kegiatan seremonial di hotel. Sebagian besar rapat pun dialihkan secara daring (online).
“Untuk kegiatan seremonial, kami kurangi. Kita sudah hidup di era digital, jadi kenapa harus tatap muka terus kalau bisa online? Kecuali yang benar-benar urgen, seperti pertemuan tanggal 21 nanti,” katanya. Kebijakan efisiensi ini diakui berdampak pada penyesuaian jadwal beberapa program yang harus ditunda sementara waktu.
“Iya, pasti, karena ada efisiensi, kami selaraskan penggunaan keuangan dengan hati-hati. Kalau dulu kegiatan bisa lima kali, sekarang mungkin cukup satu hingga tiga kali saja,” jelasnya. Meski begitu, Gubernur menegaskan Pemprov Kalteng tetap berfokus pada kegiatan produktif yang memberi dampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Meski terjadi efisiensi, Agustiar menekankan pentingnya untuk memastikan setiap program tetap efektif dan tepat sasaran. Dia mencontohkan kerja sama dengan Koperasi Merah Putih serta pelaku usaha daerah yang terus dijalankan guna menjaga roda ekonomi tetap bergerak.
“Kami tetap berupaya menjalankan kegiatan produktif. Hampir setiap minggu ada rapat koordinasi dengan pelaku usaha. Tapi kami juga harus hati-hati, jangan sampai program yang tampak bagus justru tidak tepat sasaran, karena ujung pembangunan itu ada di tingkat desa,” tegasnya.
Agustiar memastikan seluruh kebijakan efisiensi diarahkan untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. “Yang penting, pembangunan terus berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post