PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Prov. Kalteng, Pemprov telah mengajukan usulan pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto Usulan tersebut saat ini tengah dalam tahap proses penilaian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berpusat pada komunitas, sekaligus membuka peluang kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan serta pembudidaya ikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng, Sri Widanarni, menjelaskan bahwa tujuh lokasi diusulkan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Seruyan, dan Lamandau.
Sementara lima lokasi lainnya diajukan untuk program Kampung Budidaya Merah Putih, meliputi Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Lamandau. “Program ini bagian dari target nasional pembangunan 1.100 kampung nelayan hingga tahun 2027, dengan alokasi 100 kampung pada 2025, dan masing-masing 500 kampung pada 2026 dan 2027,” ungkap Sri, Jumat 1 Agustus 2025.
Sri menerangkan, program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan melalui penyediaan infrastruktur serta kelembagaan ekonomi yang terintegrasi. Fasilitas yang akan dibangun mencakup cold storage, pabrik es, rumah produksi, hingga sarana pengolahan hasil perikanan.
“Dengan infrastruktur itu, diharapkan nilai tambah produk perikanan meningkat dan mendukung pengembangan UMKM lokal,” ujarnya. Sri menambahkan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ditujukan bagi masyarakat perikanan tangkap di wilayah pesisir, sementara Kampung Budidaya Merah Putih difokuskan pada komunitas budidaya di kawasan daratan.
Meski telah diajukan, tidak semua lokasi otomatis disetujui. Salah satu persyaratan utama adalah status lahan yang harus clean and clear dengan luas minimal satu hektare, serta didukung dokumen teknis seperti Rencana Anggaran Biaya dan Detail Engineering Design (DED). “Ini menjadi tantangan tersendiri karena waktu pengajuan sangat singkat dan kesiapan administrasi tidak merata. Namun, Kotawaringin Barat termasuk yang sudah di-assessment dan dinilai paling siap,” jelasnya.
Sri juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai dukungan, antara lain dengan menjalin komunikasi bersama anggota DPR RI Komisi IV Dapil Kalteng, Bambang Purwanto, serta menyampaikan langsung program ini kepada Wakil Kepala Staf Presiden.
Seluruh pembiayaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui KKP, meliputi pembangunan infrastruktur hingga pelatihan sumber daya manusia. Sri berharap ditahun 2025 daerah yang berhasil lolos verifikasi bertambah, dan jumlahnya terus bertambah hingga 2027
(nra/matakalteng)
Discussion about this post