PALANGKA RAYA — Isu pembatasan akses peliputan bagi media dalam kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah menjadi sorotan. Kekhawatiran pun muncul di kalangan jurnalis, karena dikhawatirkan pembatasan ini dapat menghambat kerja jurnalistik dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pelarangan peliputan, melainkan upaya menata suasana agar kegiatan lebih tertib.
“Terkait pembatasan wartawan, memang ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim),” ujar Rangga saat ditemui awak media, Jumat 18 Juli 2025 malam.
Ia menjelaskan, pembatasan jumlah masa yang meliput selama kegiatan berlangsung dilakukan untuk menghindari kerumunan berlebihan di ruang acara. Sebelumnya, Pemprov bersama OPD telah mengevaluasi hal ini dalam Rapat Koordinasi Ketertiban Mengikuti Acara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Pada prinsipnya, kami tetap terbuka terhadap media. Tapi setelah pelaksanaan perdana yang sangat padat, kami melihat perlu ada evaluasi untuk memperbaiki kekurangan, baik dari sisi penyelenggara maupun teknis peliputan,” jelasnya.
Salah satu temuan penting dari evaluasi itu, menurut Rangga, adalah kondisi ruangan yang terlalu penuh dan tidak teratur. Banyak pihak bahkan masuk ke area tertentu yang sebenarnya bersifat sakral dan tidak semestinya diakses oleh banyak orang.
“Bahkan kemarin ada salah satu pejabat tinggi yang sampai tersiku karena kondisi yang terlalu crowded,” ungkapnya.
Karena itu, Pemprov memandang perlu mengatur kembali mekanisme peliputan. Namun Rangga menegaskan, media tetap diberi ruang untuk bekerja.
“Momen-momen di awal acara sudah cukup untuk mengambil kutipan pemberitaan, dan di akhir acara kami tetap membuka kesempatan untuk doorstop,” katanya.
Untuk media televisi, lanjut Rangga, pihaknya juga menyiapkan rekaman lengkap acara dari awal hingga akhir. “Kominfo mengambil video lengkap dari awal hingga akhir acara, yang nantinya akan kami bagikan melalui drive ke semua media,” jelasnya.
Meski begitu, Rangga juga mengakui bahwa setiap media memiliki kebutuhan visual yang berbeda-beda. Hal itu pun akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya.
Ia berharap rekan-rekan media dapat memahami bahwa pengaturan ini bertujuan menjaga ketertiban, sekaligus menghormati aturan dan etika dalam acara resmi.
Ke depan, Pemprov berencana melakukan evaluasi bersama dengan media untuk menyusun pola peliputan yang lebih baik, namun tetap memenuhi kebutuhan pemberitaan.
“Tahap awal ini kita evaluasi dulu. Nanti kita akan duduk bersama teman-teman media untuk membahas hal ini,” tutup Rangga.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post