PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang), Yuas Elko, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, secara resmi membuka kegiatan Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 20 Mei 2025.
Dalam sambutannya, yang mewakili Plt. Sekda, Yuas Elko menyampaikan bahwa Indonesia tengah berada dalam era bonus demografi – suatu periode emas di mana proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non-produktif. Namun, ia menekankan bahwa bonus ini hanya dapat dioptimalkan jika penduduk usia produktif memperoleh akses memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta lapangan kerja.
“Potensi ini sangat besar, namun di sisi lain kita juga menghadapi tantangan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia atau ageing population, yang berpotensi menambah beban ketergantungan pada kelompok usia produktif,” ujarnya.
Yuas juga menjelaskan bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, setiap daerah wajib menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk merancang arah pembangunan kependudukan selama 25 tahun ke depan. GDPK ini harus mempertimbangkan karakteristik demografis masing-masing wilayah serta terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
“Meski GDPK sangat penting, sifatnya masih konseptual. Oleh karena itu, dibutuhkan peta jalan kependudukan yang diperbarui setiap lima tahun dan memuat rencana aksi yang lebih teknis dan terukur,” papar Yuas. Dia juga menyoroti pentingnya pengintegrasian indikator program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, agar pembangunan kependudukan berjalan sinergis dan berkesinambungan.
Melalui workshop ini, diharapkan lahir kesamaan persepsi dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Kami mendorong keterlibatan aktif perangkat daerah untuk memastikan kualitas dan efektivitas implementasi GDPK lima pilar,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam keynote speech-nya menegaskan pentingnya pendekatan people-centered development dalam pembangunan kependudukan. “Pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bukan sekadar objek, tapi subjek pembangunan,” jelasnya.
Workshop ini menjadi langkah awal yang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kependudukan di Kalimantan Tengah, sebagai fondasi dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post