PALANGKA RAYA — Kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi forum strategis dalam membahas berbagai isu krusial, khususnya di bidang infrastruktur dan perhubungan. Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas dalam mendorong kemajuan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur pada Senin (14/4/2025) sore, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan sejumlah isu strategis, mulai dari luasan jalan nasional dan provinsi, pentingnya percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi, hingga pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman.
“Sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, kami berharap jalan provinsi bisa diselaraskan dengan jalan nasional. Bendungan Muara Juloi sangat penting, karena bisa berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus menjadi potensi pembangkit listrik tenaga air,” ungkap Gubernur.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pengerukan Sungai Kapuas Murung, Sungai Kahayan, dan Sungai Mentaya untuk mengatasi pendangkalan dan mencegah banjir, serta mendukung kelancaran alur pelayaran. Selain itu, ia menyinggung persoalan konektivitas wilayah, seperti Jembatan Sei Jelai yang sudah rampung, namun akses jalan dari arah Kalimantan Barat (Kalbar) belum terhubung.
Terkait pemukiman, Gubernur mengusulkan penyediaan hingga 30 ribu unit rumah bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, terutama di bantaran sungai.
Sementara itu, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPR RI, khususnya Komisi V, terus diperkuat.
“Infrastruktur perhubungan seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai kondisi infrastruktur di Kalteng memang memerlukan perhatian serius. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 100 kilometer jalan nasional di provinsi ini masih berupa jalan tanah dan belum memenuhi standar lebar minimal. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan.
“Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, dan kami lihat langsung di lapangan, kondisi jalan memang memprihatinkan. Ini jadi catatan penting bagi kami di Komisi V,” tegas Lasarus.
Ia juga menyebut pembangunan Bendungan Muara Juloi dan peningkatan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun sebagai target jangka pendek, sembari mempersiapkan pembangunan bandara baru di Sebuai dan Sampit.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post