PALANGKA RAYA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran daerah di Ruang Rapat Bajakah Induk, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 13 Februari 2025.
Rakor ini fokus pada lima sektor prioritas yang menjadi perhatian utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengembangan UMKM.
Plh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol), Suharno, yang memimpin rakor tersebut menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran yang lebih matang sangat diperlukan agar anggaran dapat terserap secara optimal dan mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang.
“Rakor ini adalah kesempatan bagi perangkat daerah untuk menyusun strategi yang lebih baik dalam menjalankan program-program di tahun 2025,” ujar Suharno.
Rakor ini juga dihadiri secara virtual oleh Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng beserta jajaran masing-masing, yang turut serta dalam mendiskusikan efektivitas dan tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menekankan bahwa evaluasi anggaran tidak hanya sebatas melihat nominal alokasi, tetapi juga memetakan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.
“Kami ingin memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar-OPD,” kata Ilham.
Ilham juga mengingatkan pentingnya agar dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi peta jalan yang realistis, berbasis kinerja, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dengan evaluasi yang dilakukan, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus dan efisien dalam penggunaan anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post