PALANGKA RAYA – Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Widanarni, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang digelar secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri).
Rakor ini dilaksanakan pada Senin 30 Desember 2024 dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, dari Ruang Rapat Bajakah, Lt. II Kantor Gubernur Kalteng.
Dalam sambutannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya pencapaian realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa daerah yang realisasi pendapatan APBD-nya di bawah 80 persen harus segera melakukan evaluasi dan konsolidasi guna memahami penyebab ketidakcapaiannya.
“Ada kecenderungan mencantumkan angka pendapatan yang tinggi agar belanja bisa besar, namun di akhir tahun justru berisiko minus. Jangan sampai hal ini terjadi,” ungkap Tomsi Tohir.
Tomsi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan belanja APBD agar lebih efektif dan efisien, serta memperhatikan potensi kenaikan Indeks Harga Perdagangan (IPH) yang biasanya terjadi menjelang akhir tahun.
Sementara itu, dalam paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, dijelaskan perkembangan inflasi hingga akhir tahun 2024. Berdasarkan data hingga November 2024, komponen inti inflasi tercatat mengalami inflasi sebesar 2,09 persen (y-to-d), dengan kontribusi terbesar berasal dari emas perhiasan. Komoditas lainnya yang memberikan andil besar dalam inflasi adalah kopi bubuk, minyak goreng, nasi dan lauk, sewa rumah, serta biaya pendidikan.
Pudji juga memaparkan bahwa meskipun ada inflasi pada komponen inti, komponen bergejolak sepanjang tahun 2024 menunjukkan deflasi sebesar 1,89 persen.
“Inflasi bulanan pada semester kedua 2024 menunjukkan pola deflasi yang lebih sering, yakni tujuh kali berturut-turut dari April hingga Oktober, dengan inflasi kembali muncul pada November 2024,” bebernya.
Ia memperkirakan bulan Desember biasanya diwarnai inflasi pada harga bergejolak. Selain itu, Pudji menginformasikan bahwa pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Desember 2024, lebih banyak kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH dibandingkan yang mengalami penurunan. Kenaikan IPH ini terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Rakor ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mengatasi masalah inflasi yang mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah menjelang akhir tahun.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post