PALANGKA RAYA – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 12 April 2022.
Pada Rakornas kali ini, Kementerian Keuangan RI mempersembahkan penghargaan atas Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Daerah. Kategori terbaik Pengelolaan DAK Fisik Terbaik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2021, terbaik 1 diterima oleh Kalteng, Terbaik 2 diterima oleh Nusa Tenggara Barat dan Terbaik 3 diterima oleh Sulawesi Tengah.
Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 digelar secara hybrid dengan mengusung Tema “Spending Better: mewujudkan Ketahanan Fiskal” dalam rangka memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan belanja Pemerintah berkualitas.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat memberikan keynote speech menyampaikan Rakornas ini merupakan momentum penting bagi semua dalam rangka penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi untuk memastikan belanja Pemerintah yang semakin berkualitas sebagai penggerak perekonomian Nasional dan capaian-capaian target pembangunan.
“APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis, impacful bagi Pemerintah untuk mendorong perekonomian dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini, APBN berperan sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi countercyclical dengan pengadaan risiko dan kesinambungan fiskal,” tutur Hadiyanto.
Kegiatan ini pada tanggal 12 s.d 13 April 2022, Pada tanggal 12 April 2022, agenda Rakornas yakni Webinar Pelaksanaan Anggaran, pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas Kinerja Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021. Sementara itu, pada tanggal 13 April 2022, agenda Rakornas yakni pemberian Penghargaan kepada K/L, arahan menteri Keuangan dan Seminar Utama.
Dia juga menambahkan perhitungan nilai kinerja dilakukan berdasarkan kinerja penyaluran DAK Fisik dan dana Desa, kecepatan dalam menyampaikan laporan realisasi belanja, penggunaan DAK fisik yang dialokasikan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kepatuhan dalam menyampaikan syarat penyaluran dana desa serta keberimbangan beban DAK fisik dan dana Desa antar Pemda.
Sebagaimana diketahui, penghargaan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-63/PB/2022 tentang Penetapan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa pada penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun anggaran 2021.
Hadiyanto mengungkapkan melalui kinerja APBN di tahun 2021, program perlindungan sosial berhasil menurunkan angka kemiskinan ke level single digit 9,71% per September 2021 (September 2020 mencapai 10,19%). Selain itu, konsumsi Pemerintah tumbuh 5,25% (yoy) di Triwulan IV sejalan dengan peningkatan realisasi belanja Negara khususnya terkait akselerasi program vaksinasi dan layanan publik Pemerintah lainnya.
“Belanja Pemerintah harus mampu diakselerasi agar dapat menjalankan peran sebagai countercyclical perekonomian, mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Nasional,” tandasnya.
Disampaikan bahwa dalam 5 Tahun terakhir, belanja Negara periode 2017-2021 mengalami peningkatan signifikan dari Rp 2.007,4 Triliun pada Tahun 2017 menjadi Rp2.786,37 triliun pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 8,59 persen.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post