PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia.
Saat ini, empat Sekolah Rakyat telah disiapkan di sejumlah daerah, dengan dua di antaranya mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Reza Prabowo usai menghadiri pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Permanen Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 39, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Selasa 14 Juli 2026.
Menurutnya, saat ini terdapat empat Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah. Dua sekolah telah memulai MPLS di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Sedangkan dua lainnya berada di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan segera menyusul.
“Untuk sekarang ada empat. Yang dua sudah MPLS hari ini di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, sedangkan yang akan berjalan ada di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur,” katanya.
Ia menegaskan, Gubernur Agustiar Sabran terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar mendukung penuh program prioritas Presiden, termasuk di sektor pendidikan.
“Pak Gubernur mengingatkan kita semua harus saling berkolaborasi, bukan cuma pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota untuk menyukseskan program mulia dari Bapak Presiden. Bagaimana program Bapak Presiden di Kalimantan Tengah bisa berjalan dengan lancar, khususnya di dunia pendidikan,” jelasnya.
Selain mendukung sekolah yang dikelola kabupaten dan kota, Pemprov Kalteng juga tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi dengan kapasitas yang lebih besar. Ia mengungkapkan, rencana tersebut telah dibahas langsung Gubernur bersama Menteri Sosial saat kunjungan ke Kalimantan Tengah.
“Pak Gubernur sudah berdiskusi langsung dengan Bapak Menteri Sosial dan sudah mengusulkan lokasi. Nanti kita tinggal menunggu Sekolah Rakyat provinsi yang dikelola oleh provinsi dengan jumlah kuota yang jauh lebih besar daripada kabupaten dan kota,” ucapnya.
Sekolah Rakyat tingkat provinsi tersebut diperkirakan memiliki daya tampung hingga sekitar 3.000 siswa, jauh lebih besar dibandingkan sekolah yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota. Seluruh layanan pendidikan di Sekolah Rakyat dipastikan tidak dipungut biaya karena menjadi bagian dari program pemerintah pusat.
“Gratis semuanya dari program Bapak Presiden,” tegasnya. Terkait lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi, ia mengatakan masih belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu hasil kajian kelayakan lahan.
“Kita masih menunggu kajian. Tidak bisa ada lahan terus langsung dibangun. Harus dicek kondisi lahannya, gambutnya bagaimana, sehingga bangunan yang dibangun benar-benar kokoh, aman, dan nyaman untuk peserta didik kita,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post