PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menekankan bahwa pembangunan Kalteng pada tahun 2023 akan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta akan tetap fokus pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam arti luas.
Hal ini disampaikan oleh gubernur saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2022 yang diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, secara virtual dari Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Kamis 7 April 2022.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan terus mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pemprov juga akan mendorong upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Gubernur Sugianto juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Kalteng tahun 2021 yang tumbuh 3,40%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh perbaikan harga komoditas dan peningkatan aktivitas ekonomi regional, nasional, dan global pasca keberhasilan mengendalikan penyebaran Covid-19 dan pencapaian vaksinasi yang tinggi.
“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras TNI, Polri, Satgas, serta Relawan Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah,” ucap gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur juga memaparkan capaian makro pembangunan Provinsi Kalteng lainnya, seperti Tingkat Kemiskinan 5,16% yang lebih baik dari capaian nasional 10,14%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 71,25; Gini Ratio sebesar 0,323 yang juga lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,384; dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,53% yang lebih rendah dibanding angka nasional 6,49%.
Disamping capaian makro tersebut, menurut Gubernur, Provinsi Kalteng juga berhasil membukukan capaian di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang pendapatan dan belanja daerah, di mana dalam kurun waktu tahun 2017-2021. APBD Provinsi Kalteng cenderung meningkat.
Diakui Gubernur, pada tahun 2021-2022, terdapat penurunan pendapatan dan belanja daerah akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalteng terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Gubernur pun berharap pada tahun 2023, pendapatan Provinsi Kalteng mengalami kenaikan yang disokong oleh PAD dan Dana Bagi Hasil.
“Saya meminta Pemerintah Pusat, Kabupaten, dan Kota, pelaku usaha dan stakeholders agar dapat mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” harap gubernur.
Secara garis besar, Gubernur meminta kepada Bupati/Wali Kota agar mendorong peningkatan investasi di daerah masing-masing. Kemudian, kepada Perangkat Daerah terkait bidang perizinan, diminta agar menghindari proses perizinan yang berbelit-belit.
Seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan inovasi dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat membantu pembangunan di Kalteng melalui peningkatan Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan sumber pendanaan lainnya.
Sementara itu, dalam laporannya, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin mengungkapkan bahwa setelah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, selanjutnya akan dilaksanakan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur pada minggu ketiga atau keempat Mei 2022.
Dikatakan Pj. Sekda, pada 11-13 April 2022 akan digelar Rapat Desk, yakni Desk Perekonomian pada 11 April 2022, Desk Infrastruktur pada 12 April 2022, serta Desk Sosial, Budaya, dan Pemerintahan pada 13 April 2022.
“Kami berharap kepada bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Bapak Deputi Kemaritiman dan SDA agar dapat diprioritaskan usulan kami agar dapat mendukung kegiatan strategis nasional,” pungkas Pj. Sekda Nuryakin di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur hari ini.
Musrenbang pada hari ini, dirangkai dengan pengarahan Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi di Aula Jayang Tingang, kemudian pengarahan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto serta pengarahan Menteri Keuangan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post