PALANGKA RAYA – Pj Sekda Kalteng Nuryakin mengatakan pada tahun ini Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. “Berdasarkan petunjuk gubernur, untuk tahun 2021 kali ini tidak ada APBD perubahan,” ujarnya, Rabu 28 Juli 2021.
Ketika ditanyakan alasannya, Nuryakin menjelaskan dikarenakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari BPK beberapa waktu lalu berjumlah Rp43 miliar lebih, sehingga dinilai tidak optimal jika dilakukan APBD perubahan.
Lebih lanjut disampaikan setelah diperiksa oleh BPK kemudian akan diperiksa kembali oleh Kemendagri melalui evaluasi pertanggungjawaban APBD. “Tetapi memang APBD perubahan itu tidak diwajibkan, yang diwajibkan itu APBD murni,” ungkapnya.
Selain itu, saat ini pemerintah juga sedang fokus menghadapi pandemi Covid-19. Saat ini seluruh wilayah Kalteng menerapkan PPKM level tiga, namun dikhawatirkan pada bulan berikutnya akan menerapkan PPKM level empat. Maka dari itu diperlukan kesiapan dana yang juga harus dipikirkan.
“Mengingat saat ini lonjakan kasus positif Covid-19 di Kalteng cukup tinggi. Dulu penambahan terkonfirmasi harian di angka 100, saat ini penambahan per hari sudah 400 lebih dibarengi dengan angka kematian di atas 20 orang per hari. Hal-hal ini perlu menjadi perhatian pemprov,” ungkap Kepala Keuangan dan Aset Daerah Kalteng ini.
Dikatakan lagi, bahwa saat ini anggaran yang tersedia untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) di bidang kesehatan sudah berada di angka Rp 15 miliar. Padahal, BTT ini juga dianggarkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp20 miliar. Sehingga dipastikan dana yang ada saat ini kurang.
Diketahui sebelumnya memang sudah ada peraturan menteri keuangan (PKM) yang mengatur terkait pemotongan dana alokasi umum (DAU) sebanyak delapan persen dan telah dianggarkan pada sektor kesehatan, pembangunan ekonomi daerah dan jejaring pengaman sosial.
“Saat ini realisasi anggaran Kalteng per 19 Juli lalu tercatat sudah 41,06 persen. Dari pagu anggaran Rp 4,7 triliun lebih besaran terealisasi Rp 1,9 triliun lebih dan tersisa Rp 2,8 triliun lebih,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
