SAMPIT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengirimkan sejumlah nama yang akan diusung pada Pilkada Kotim ke DPD Golkar Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP agar diusung.
Sejalan dengan kepengurusan di tingkat pusat Partai Golkar bergabung dalam koalisi Indonesia Maju dan konsisten melawan petahana. Nampaknya hal serupa juga diterapkan dalam Pilkada Kotim, yang mana Golkar memutuskan untuk menjadi penantang pertahanan saat ini dari PDI Perjuangan. Dari sejumlah nama yang diajukan, diketahui tidak ada nama petahana, baik Halikinnor maupun Irawati.
“Sudah dihasilkan beberapa nama dan sudah diajukan ke DPD untuk diusulkan ke DPP guna mendapatkan rekomendasi diusung partai di pilkada kali ini,” kata Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi, Selasa 23 April 2024.
Adapun nama yang diajukan, yakni calon bupati dari internal Golkar ada nama Zam’an dan Rahadian Fani. Untuk unsur eksternal, yakni HM Jhon Krisli, Fajrurahman, Sanidin, Muhammad Rudini, dan Paisal Darmasing.
Sementara bakal calon wakil dari kader Golkar, yakni Suhartono Firdaus, Joni Abdi, Fredy Mustofani, Edi Sabarudin, Rudianur, Rahadian Fani, dan Sinar Kemala. Dari eksternal, yakni Fajrurahman dan Jhon Krisli.
”Dalam sistem penjaringan ini, Partai Golkar berdasarkan usulan. Nama yang diusulkan akan dikonfirmasi apakah bersedia atau tidak. Kalau bersedia, maka itu akan diusulkan ke DPD dan DPP nantinya,” tegasnya.
Setelah nama itu diusulkan ke DPD, akan dilakukan survei terhadap nama- nama tersebut. Survei merupakan bahan untuk pengajuan nama yang dianggap layak mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar.
Setelah di tingkat DPP, nama yang berhak itu akan diberikan surat tugas untuk mencari koalisi partai, sebab Partai Golkar Kotim harus mencari koalisi atau tambahan partai supaya bisa mengusung calon bupati dan wakil.
“Untuk nama-nama itu nantinya DPP melakukan uji kelayakan dan diberikan surat tugas untuk mencari koalisi partai. Golkar harus koalisi. Pada prinsipnya, apa yang keluar dari DPP itu harus dilaksanakan, tapi yang keluar direkomendasi itu tidak meleset dari yang diajukan ke DPP,” jelasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post