SAMPIT — Rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus bergulir. Meski sejumlah persiapan awal telah dilakukan, namun proses penunjukan kepala sekolah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Muhammad Irfansyah, yang memastikan pihaknya hanya bertugas menjaring calon dari daerah.
“Untuk penunjukan kepala Sekolah Rakyat, kami di daerah hanya diminta mencari tiga orang calon dari Kotim. Selanjutnya nanti pusat yang akan menyeleksi dan menentukan siapa yang dipilih,” kata Irfansyah, Senin 14 Juli 2025.
Ia menjelaskan, pihaknya menerima arahan langsung untuk membantu menyiapkan calon kepala sekolah dan sumber daya manusia yang bersedia berperan dalam program tersebut. Namun hingga kini, belum ada pembahasan resmi bersama pemerintah pusat.
“Sekali lagi, kami belum mendapat informasi resmi dari pusat. Kami hanya menjalankan yang disampaikan, yaitu menyiapkan beberapa kepala sekolah yang memungkinkan. Selebihnya, kami masih menunggu kejelasan regulasi dan petunjuk teknisnya,” ujarnya.
Dalam proses penjaringan calon kepala sekolah, Irfansyah menegaskan bahwa pihaknya akan mengutamakan orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi, memahami dunia pendidikan, dan siap bekerja dalam konsep Sekolah Rakyat yang kemungkinan besar menuntut pendekatan sosial yang kuat.
“Yang pasti, kami akan cari orang-orang yang tidak hanya kompeten secara administratif, tapi juga punya kepekaan sosial dan semangat melayani masyarakat. Karena ini bukan sekadar sekolah biasa, melainkan untuk anak-anak yang rentan atau putus sekolah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irfansyah juga menjelaskan bahwa komunikasi dan pembelajaran telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, yang sudah lebih dulu menjalankan program Sekolah Rakyat. Dari situ, pihaknya mendapatkan gambaran tentang model pelaksanaan dan kebutuhan di lapangan.
“Saya sudah berbicara langsung dengan Plt Kadisdik Katingan. Kita ingin belajar dari pengalaman mereka agar ketika program ini dijalankan di Kotim, kita tidak mulai dari nol,” ungkapnya.
Sementara itu, mengenai rekrutmen siswa, Disdik Kotim tidak memiliki kewenangan langsung. Tugas tersebut akan dilimpahkan ke Dinas Sosial yang memiliki data dan kewenangan terkait warga dari kalangan kurang mampu atau anak-anak putus sekolah.
“Kalau untuk siswa, tentu akan jadi ranah Dinas Sosial. Kami hanya mendukung dari sisi pendidikan dan fasilitas,” tambah Irfansyah.
Ia pun menegaskan bahwa Kotim sangat siap apabila pusat benar-benar menggelar program ini secara menyeluruh. Dukungan penuh akan diberikan untuk membantu terwujudnya pendidikan alternatif bagi mereka yang tidak terakomodasi di jalur formal.
“Asal petunjuk teknis dan regulasi dari pusat jelas, kami siap berperan. Kami menyadari Sekolah Rakyat bisa jadi solusi untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang sempat terputus dari sekolah,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post