SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Marianie menyampaikan, bahwa saat ini Kotim kekurangan pengawas sekolah bahkan lebih dari 50 persen. Sehingga menurutnya pengawasan belum bisa dilakukan optimal, lantaran masing-masing pengawas harus mengawasi sekolah dengan jumlah yang tidak seharusnya.
“Ini sudah saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa keberadaan pengawas saat ini sudah tidak relevan lagi dengan jumlah sekolah yang harus diawasi, karena terlalu banyak sekolah yang diawasi sedangkan jumlah pengawas nya hanya sedikit. Ada 315 SD yang harus diawasi, swastanya 66 sekolah,”ujarnya, Selasa, 6 Agustus 2024.
Sementara itu Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah mengatakan, terkait kesenjangan antara pengawas dan jumlah sekolah memang diakui ada kekurangan, karena ada regulasi saat ini pengawas harus guru penggerak dan uji kompetensi kepengawasan.
“Kalau dulu kami bisa mengusulkan ke Pemda melalui BKSDM yaitu kepala sekolah yang senior, sekarang tidak boleh lagi. Dan harus melewati aplikasi yaitu aplikasi SIM kepegawaian, jadi menjadi kendala juga,”ujar Irfansyah.
Sementara lanjutnya, pengawas yang ada sekarang ini adalah pengawas lama, serta yang menjadi kendala juga tugas pengawas sekarang tidak dibeda-bedakan lagi, baik TK, SD maupun SMP menjadi satu pengawas sekolah, sehingga sekarang bebas bisa mengawasi TK SD ataupun SMP.
“Dan kepala sekolah juga sekarang sama seperti sistem di Kemenag, kepala sekolah SMP bisa turun ke SD, begitu juga SD bisa naik ke SMP. Karena mereka menjadi pemimpin saja, sehingga tidak ada lagi pembedaan. Sama halnya dengan guru penggerak, guru TK, SD, SMP bahkan SMA jadi satu saja untuk pelatihannya,”tegasnya.
Saat ini kata Irfan, pengawas di Kotim ada 20 orang, sedangkan idealnya harusnya 40 orang. Karena satu pengawas untuk dapat mengawasi 10 satuan pendidikan negeri dan swasta atau 60 guru untuk idealnya.
“Jadi sekarang tidak ideal, seperti bapak Sukarma saja di wilayah Ketapang mengawasi hingga 15 satuan pendidikan, padahal maksimumnya 10 satuan pendidikan dan minimumnya 6 satuan pendidikan,”ucapnya.
Sekarang ini ujarnya, jumlah seluruh sekolah baik TK SD dan SMP yang ada di Kotim sekitar 600 lebih, Sehingga ia juga sudah sampaikan untuk mencari solusinya agar nantinya pemerintah daerah menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan bagaimana solusi di daerah Kotim ini agar jangan sampai kekurangan pengawas sekolah.
“Nanti akan kami tindak lanjuti hal ini ke Dirjen GTK di pusat untuk mencarikan solusinya bagaimana, Karena di Kotim sendiri kita ketahui rentang sekolahnya berjauhan. Bayangkan untuk 10 sekolah yang diawasi itu jaraknya semua jauh,”bebernya.
Ia mencontohkan, seperti di desa Samuda, atau di Kecamatan Pulau Hanaut dan kecamatan Antang Kalang semua sekolahnya berjauhan bahkan medannya juga cukup sulit.
“Makanya itu juga menjadi keluhan mereka juga yang di daerah,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post