SAMPIT – Masa aksi dari Tariu Borneo Bangkule Rajaking yang menggelar demonstrasi di halaman kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin Timur (Kotim) menuntut dan memperjuangkan sejumlah laporan masyarakat yang hingga kini tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintah.
“Saat ini masyarakat sedang kritis, banyak jalan tidak bisa dilalui karena rusak parah bahkan di daerah pelosok banyak warga yang harus berjuang melalui jalan berliku hingga berlobang-lobang untuk menuju desa lainnya,” ujar penanggung jawab aksi Armanto, Kamis 8 Juni 2023.
Masa aksi lainnya Alok mengatakan, menuntut perbaikan infrastruktur juga realisasi lahan plasma hingga kewajiban perusahaan besar swasta lainnya yang tidak kunjung terealisasi.
“Kewajiban mereka sebesar 20 persen dari besaran lahan HGU, ini harusnya menjadi perhatian bersama karena banyak yang belum memenuhi itu. Sementara masyarakat tidak bisa diterima bekerja di perusahaan lantaran tidak berpendidikan,” ucapnya.
Ia mengaku masyarakat sangat dirugikan. Disamping masyarakat membayar pajak, juga dikesampingkan kepentingannya.
“Karena pada dasarnya yang memiliki kebijakan adalah penguasa daerah ini yaitu Bupati Kotim, kami tidak mengerti undang-undang dibuat oleh siapa dan isinya apa. Yang terpenting sesuai hati nurani harusnya berpihak kepada masyarakat, yang ada sekarang ini sepertinya penguasa dikuasi pengusaha,” tegasnya.
Pihaknya meminta pada aksi hari ini harus ada keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan jika tidak ada keputusan mereka mengancam akan menutup jalan sampai dengan adanya keputusan.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post