KUALA PEMBUANG – Terkait rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer, membuat pro kontra di kalangan pegawai honorer, tidak terkecuali di Kabupaten Seruyan.
Di Kabupaten Seruyan, terdapat ribuan tenaga honorer yang tersebar di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama honorer tega pendidikan dan kesehatan. Jika wacana itu benar adanya, maka nasib mereka akan terkatung-katung tanpa adanya kejelasan nasib.
Hal itu mendapat tanggapan serius dari Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo. Dia meminta pemerintah daerah bijak dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengambil langkah,” ujarnya, Selasa 28 Januari 2020.
Zuli Eko menjelaskan, dari yang ia ketahui bahwa untuk honorer daerah merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, sehingga untuk keputusannya ada ditangan pemerintah daerah.
“Kalo yang saya tau untuk honor daerah itu keputusannya ada di daerah, jadi semuanya keputusan daerah,” ujarnya.
Ia menyarankan, apabila keuangan pemerintah daerah masih menyanggupi sebaiknya pegawai honorer yang ada tetap dipertahankan.
“Selama ini saya lihat tidak ada masalah, keuangan daerah masih bisa memenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, apabila nantinya pegawai honorer yang ada masih dipertahankan, ada baiknya para pegawai lebih menigkatkan kinerja dan memaksimalkan kualitas pelayanannya.
(vic/matakalteng.com)
Discussion about this post