PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya menyampaiakan Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran, Jati Asmoro dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Kamis 31 Juli 2025 yang juga memuat pandangan akhir seluruh fraksi terhadap dokumen keuangan tersebut.
Dokumen pertanggungjawaban tersebut terdiri atas tujuh komponen utama, yakni laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
“Ini menunjukkan konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik. Kami mendorong seluruh rekomendasi dari BPK agar segera ditindaklanjuti untuk mempertahankan opini WTP di masa mendatang,” ujar juru bicara Badan Anggaran, Jati Asmoro. Selain itu, DPRD juga menyampaikan penghargaan kepada sejumlah SKPD yang telah melampaui target pendapatan daerah tahun 2024. Diantaranya:
* Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: 1.077,09%
* Dinas Tenaga Kerja: 159,39%
* Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan: 143,76%
* Dinas PU dan Penataan Ruang: 116,21%
* Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: 115,81%
“DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota memberikan bentuk penghargaan, baik dalam bentuk insentif anggaran maupun lainnya, kepada SKPD yang berkinerja unggul sebagai stimulus bagi peningkatan kinerja ke depan,” tambahnya.
DPRD juga menyoroti kinerja beberapa SKPD yang belum mencapai target pendapatan, seperti Dinas Perhubungan (31,22%) dan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian yang tidak mencapai realisasi (0%) akibat pencabutan UU Nomor 1 Tahun 2022.
Untuk itu, DPRD mendorong upaya optimalisasi pendapatan melalui pembentukan regulasi baru. “Perlu percepatan penerbitan Perwali tentang pemanfaatan videotron dan penyelesaian Perda turunan dari Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk mencegah potensi PAD yang hilang,” kata juru bicara.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,456 triliun atau 93,94% dari target Rp1,549 triliun. DPRD mencatat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 6,06% disebabkan antara lain oleh mutasi ASN, efisiensi lelang, serta kelemahan perencanaan di beberapa SKPD.
“Pemerintah Kota harus meningkatkan akurasi perencanaan dan pengendalian anggaran, terutama pada belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal,” tegasnya. Badan Anggaran juga merekomendasikan peningkatan fungsi pengawasan oleh Bappeda dan BPKAD serta optimalisasi pemantauan serapan anggaran secara triwulanan agar tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun.
DPRD juga menyoroti isu kelembagaan dan manajemen SDM. Pemkot didorong untuk segera mengisi kekosongan formasi ASN baik di jabatan struktural maupun fungsional. Sementara itu, untuk penguatan PAD dari sektor pasar, DPRD mendorong optimalisasi pengelolaan aset pasar seperti Pasar Kahayan dan Datah Manuah, serta penertiban distribusi SPT PBB oleh Badan Pendapatan Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi hingga ke tingkat RT/RW.
Di sektor tata kelola keuangan, DPRD menekankan perlunya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana BLUD dan penerapan SOP yang ketat dalam proses verifikasi serta pencairan dana hibah guna mencegah keterlambatan pencairan.
Laporan hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan hasil kerja bersama antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan seluruh SKPD. “Harapan kami, ke depan Pemkot lebih adaptif terhadap tantangan fiskal dan mampu mengelola keuangan daerah secara transparan, efisien, dan akuntabel,” tutup Jati
(nra/matakalteng)
Discussion about this post